Staf Ahli Kerja sama Institusi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Diani Sadia Wati, mengatakan bahwa peluncuran indeks tersebut berkaitan dengan realisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) No.16 tentang Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Kuat, terutama poin tiga tentang promosi peraturan perundangan dalam taraf nasional dan internasional, serta memastikan akses terhadap keadilan yang merata bagi semua.
Pernyataan tersebut disampaikan Diani dalam acara media briefing INLU 2019 di Kedubes Belanda di Jakarta, Selasa.
“Kita menyadari bahwa ini (SDGs 16) menjadi akar dari semua permasalahan. Bagaimana SDG bisa tercapai apabila peace, justice and strong institution ini tidak berjalan dengan baik,” kata Diani.
Dia menyebut bahwa Indeks tersebut dibuat dari hasil kolaborasi Bappenas dengan konsorsium yang berisikan sejumlah organisasi hukum non-pemerintah, yakni Indonesia Judicial Research Society, Indonesian Legal Roundtable, serta Yayasan Layanan Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
“Ini menjadi kesempatan bagi teman-teman non-pemerintah untuk membahas inovasi dan inisiatif untuk menjabarkan gambaran goal 16.3, karena SDGs ini karakternya bottom-up. Inilah momenta kita sama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan dapat kontribusi untuk wujudkan SDGs,” kata dia.
Sementara itu, Direktur Nuffic Neso Indonesia Peter van Tuijl menyebut Access to Justice Index tersebut merupakan hasil dari ide kolaborasi yang muncul pada gelaran Indonesia-Netherlands Security and Rule of Law Update dua tahun lalu.
"Dan besok indeks tersebut akan diluncurkan. Saya berharap agar ada ide yang muncul untuk kerja sama, riset, dan kolaborasi," katanya.
Baca juga: Menristek Bambang perkuat kolaborasi riset Indonesia dan Belanda
Selain peluncuran, rangkaian acara INLU 2019 juga melingkupi sebuah diskusi panel tentang indeks tersebut pada 11 Desember di Erasmus Huis, Kedubes Belanda Jakarta.
Para pembicara yang akan hadir yakni Diani Sadia Wati sebagai perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Kepala Pusat Penyuluh Hukum dan Bantuan Hukum BPHN Mohammad Yunus Affan, Direktur YLBHI Asfinawati, serta Direktur Eksekutif Indonesia Judicial Research Society Dio Ashar Wicaksana.
Para panelis dijadwalkan akan membahas hasil Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia, serta dampaknya bagi kebijakan Indonesia dalam jangka panjang.
Indonesia-Netherlands Security and Rule of Law Update merupakan acara dua-tahunan yang diadakan melalui kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan Belanda di bidang keamanan dan hukum untuk mendorong solusi-solusi organik dari dalam negeri, yang dapat memperkuat reformasi berkelanjutan untuk masa depan kedua negara dan mendukung Tata Hukum Internasional.
Kegiatan INLU tersebut akan digelar untuk keempat kalinya di Jakarta pada 11-12 Desember.
Baca juga: Indonesia, Belanda rayakan 50 tahun kerja sama hukum
Baca juga: Belanda, AICHR Indonesia sepakati kerja sama perlindungan HAM
Pewarta: Aria Cindyara
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2019
