Jokowi: penting naikkan literasi keuangan dorong ekonomi mikro

Ini penting sekali, karena dari situ lah ekonomi keluarga, ekonomi mikro kita, ekonomi usaha kecil kita akan bisa naik kelas.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengatakan penting untuk menaikkan literasi dan inklusi keuangan agar seluruh masyarakat Indonesia bisa mengakses keuangan dari lembaga perbankan dan keuangan sehingga bisa mendorong ekonomi keluarga, dan ekonomi mikro bisa naik kelas.

"Ini penting sekali, karena dari situ lah ekonomi keluarga, ekonomi mikro kita, ekonomi usaha kecil kita akan bisa naik kelas," kata Presiden Jokowi usai memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di Hotel Mulia Senayan Jakarta, Selasa.

Untuk itu, Kepala Negara berharap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong literasi dan inklusi keuangan lewat pembentukan TPAKD agar daerah juga ikut bersama-sama memberikan dorongan kepada masyarakat untuk gemar menabung dan juga mendorong mereka mencari kredit dengan mudah di lembaga keuangan
.
"Kita ingin mengajak seluruh daerah agar mendorong rakyat kita untuk bisa mengakses keuangan, harus kita percepat," kata Jokowi saat memberi pengarahan dalam Rakornas TPAKD.

Untuk menabung, Kepala Negara mendorong anak-anak sejak dini dari SD, SMP hingga SMA/SMK diedukasi untuk menabung dan bisa mengakses perbankan.

Urusan menabung, lanjut dia, banyak berkaitan dengan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

"Masih kita memiliki ruang besar mendorong masyarakat agar bisa mengakses ke keuangan yang kita miliki," kata Jokowi dalam pengarahannya.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan pihaknya bersama Pemerintah bertekad untuk terus meningkatkan akses layanan keuangan bagi masyarakat dengan meningkatkan peran TPAKD dan pengembangan Bank Wakaf Mikro (BWM).

"Upaya perluasan akses keuangan masyarakat terus menjadi prioritas OJK bersama Bank Indonesia dan Pemerintah, baik pusat maupun daerah, karena akses keuangan erat kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk untuk mendukung tersedianya sumber pembiayaan pembangunan ekonomi nasional," kata Wimboh saat memberikan sambutan pada Rakornas TPAKD.

Wimboh menambahkan bahwa meningkatnya akses keuangan masyarakat akan mendorong jumlah tabungan dan investasi yang kemudian terefleksikan dalam penyaluran kredit atau pembiayaan dari sektor jasa keuangan untuk mendorong gerak laju perekonomian. Terlebih lagi bagi Indonesia yang tingkat inklusi keuangannya tergolong masih rendah dibandingkan negara tetangga.

"Dengan terbentuknya TPAKD ini, diharapkan dapat mendukung berbagai program prioritas Pemerintah terutama dalam mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah, seperti industri atau UMKM yang berorientasi ekspor, substitusi impor dan juga industri pariwisata," katanya.

Hingga Nopember 2019 telah terbentuk 164 TPAKD dengan rincian 32 ditingkat provinsi dan 132 di tingkat kabupaten/kota yang telah menjalankan berbagai program kerja seperti perluasan akses keuangan melalui business matching kepada berbagai produk keuangan seperti pembiayaan BWM, serta menyelaraskan dengan program pemerintah Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Ultra Mikro (UMi), Bantuan Sosial Non Tunai dan lainnya.

Melalui sinergi dengan berbagai pihak, beberapa program peningkatan akses keuangan sampai Oktober 2019 telah dilakukan antara lain kredit UMKM telah mencapai 20 persen dengan nilai sebesar Rp1.102 triliun, KUR yang disalurkan mencapai Rp127,3 triliun atau mencapai 90,9 persen dari target 2019 sebesar Rp140 triliun.

Program Jaring telah menyalurkan kredit Rp31,9 triliun di sektor perikanan, lalu Program Laku Pandai telah menghimpun tabungan Rp2,21 triliun dari 25,8 juta penduduk di daerah.

Program Simpel juga telah menghimpun tabungan Rp8,76 triliun dari 21,6 juta pelajar di 350 ribu sekolah. Selain itu, Asuransi mikro untuk melindungi masyarakat kecil telah disalurkan kepada 25,8 juta peserta.

Ke depan, OJK mengusulkan program TPAKD 2020 yaitu "Meningkatkan Pemberdayaan UMKM di Daerah Melalui Penguatan Peran Sektor Jasa Keuangan", dengan kegiatan utama: Business Matching TPAKD dan Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir.

Sementara itu, untuk program Bank Wakaf Mikro hingga saat ini telah terbentuk 55 Bank Wakaf yang telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp31,5 miliar kepada 24.021 nasabah.

Dalam acara itu juga diberikan penghargaan untuk TPAKD tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dinilai oleh juri independen yaitu:

Penghargaan TPAKD Inovasi Pembiayaan Mikro Berbiaya Rendah bagi UMKM diberikan kepada:
- TPAKD Kabupaten Tabalong
- TPAKD Kota Surakarta
- TPAKD Kabupaten Kebumen
- TPAKD Kota Kediri

Penghargaan TPAKD Tingkat Provinsi:
- Pendorong Akses Keuangan Melalui Sektor Unggulan Daerah: TPAKD Provinsi Jawa Barat
- Penggerak Akses Keuangan Dengan Pola Kemitraan: TPAKD Provinsi Sulawesi Selatan
- Pengembangan Kawasan Inklusi Keuangan di Daerah: TPAKD Provinsi Sumatera Barat
- Pendorong Inovasi Budaya Menabung: TPAKD Provinsi DKI Jakarta.