Bupati Bekasi: Kurikulum SMK sesuai kebutuhan industri

supaya siswa-siswi kami dibekali wawasan lebih saat lulus nanti sehingga mampu bersaing dengan para lulusan dari luar daerah

Cikarang, Bekasi (ANTARA) - Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mengusulkan kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sesuai dengan kebutuhan industri.

Usulan itu disampaikan Eka saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI di Ruang Rapat Bupati Bekasi, Senin.

"Saya berharap usulan perlakuan khusus untuk SMK di Kabupaten Bekasi. Karena Kabupaten Bekasi saat ini memiliki banyak kawasan industri sehingga kurikulum pelajaran SMK dapat disesuaikan dengan kebutuhan industri," katanya.

Di Kabupaten Bekasi saat ini berdiri lebih dari 6.700 perusahaan yang mampu menyerap ratusan ribu tenaga kerja namun peluang itu belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh tenaga kerja lokal.

"Ini salah satu 'concern' kami, bagaimana cara menekan angka pengangguran bahkan ini masuk RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) kami," kata Eka.

Di sisi ,aktivitas industri mampu memberikan peluang bagi sedikitnya 5.000 tenaga asing yang saat ini bekerja dan berdomisili di wilayah tersebut.

"Belum lagi mayoritas pekerja di sini berasal dari luar daerah. Jadi ada semacam ketimpangan terhadap pribumi. Tapi kami terus berupaya meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) agar mereka ini kompetitif di dunia industri," ungkapnya.

Eka mangakui sejumlah perusahaan telah membuka sekolah vokasi hingga lembaga pelatihan kerja demi meningkatkan kualitas SDM para siswanya.

"Maka saya mengusulkan agar SMK diberikan kurikulum yang menyesuaikan kebutuhan industri supaya siswa-siswi kami dibekali wawasan lebih saat lulus nanti sehingga mampu bersaing dengan para lulusan dari luar daerah," kata dia.

Eka menyinggung komitmen pemerintah daerah untuk tetap mempertahankan lahan pertanian di tengah "serbuan" investor yang masuk wilayah itu.

Ia juga meminta Komisi X memperjuangkan optimalisasi Dana Alokasi Khusus yang saat ini belum menyentuh pembangunan fisik, khususnya infrastruktur pendidikan.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan kunjungan itu dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan legislatif ke daerah dengan tujuan mendapatkan masukan data faktual bidang pendidikan di Kabupaten Bekasi serta mengetahui sejauh mana peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi lulusan pendidikan vokasi ke dunia industri.

"Apakah sudah ada keselarasan kurikulum dan kompetensi pendidikan vokasi dengan yang diharapkan oleh pengguna lulusan, serta koordinasi dan sinergi antar-Dinas Pendidikan dan dinas tenaga kerja dalam menyiapkan SDM unggul," ungkapnya.

Syaiful menyatakan kunjungan itu juga untuk mendapat penjelasan secara langsung dari pejabat daerah mengenai sarana dan prasarana pendidikan.

"Selain melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan bidang pendidikan, juga untuk menggali dan menyerap aspirasi dari daerah, khususnya nilai-nilai dalam penguatan pendidikan karakter, kendala, dan permasalahannya, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk pengambilan kebijakan selanjutnya," kata Syaiful.