Kami berharap akhir Desember ini semua OPD sudah rampung 100 persenGorontalo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Gorontalo sudah melelang sekitar 70,7 persen proyek tahun 2020 melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada akhir tahun 2019 ini.
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di Gorontalo, Senin, mengatakan capaian itu menjadikan Gorontalo sebagai empat provinsi secara nasional dengan progres lelang yang baik.
"Saya meminta bapak dan ibu sekalian lebih serius lagi mengubah cara kerja kita. Ingat sekarang sudah era digitalisasi, semua sudah ada instrumennya. Ini selalu saya ingatkan, bahkan Bapak Presiden mengingatkan jangan ada program dan pekerjaan fisik bertumpuk di akhir tahun," kata Rusli.
Baca juga: Menteri PPN janji kawal tiga proyek di Gorontalo
Ia menyebutkan perekonomian daerah masih sangat bertumpu pada pembiayaan dan pembelanjaan pemerintah.
Jika program dan pembangunan bergerak pertengahan hingga akhir tahun 2020, maka dipastikan perputaran ekonomi akan ikut lambat.
"Geliat perekonomian di Gorontalo dari Januari sampai Maret itu, rumah makan saja sepi. Para tenaga kerja lepas sepi job, karena belum ada kegiatan ekonomi yang berjalan. Proyek dilelang nanti Maret, April dan seterusnya," jelasnya.
Kepala Biro Pengadaan Wahyudin Katili menyebut progres pengadaan Pemprov Gorontalo tahun 2020 sudah sangat baik.
Tersisa 29,3 persen proyek barang dan jasa yang belum dilelang secara daring.
Baca juga: Pertemuan tahunan BI bahas sinergi transformasi inovasi
"Ini butuh akurasi data dan keyakinan dari setiap OPD untuk kelengkapan dokumen, sehingga sudah bisa untuk dilelang. Kami berharap akhir Desember ini semua OPD sudah rampung 100 persen," ujarnya.
Menurutnya, pengadaan barang dan jasa memiliki kendala saat dilakukan di akhir tahun berjalan.
Ada sejumlah barang dan jasa yang tercantum di e-katalog yang menghilang dari sistem, karena ada pembaruan harga dan kontrak sehingga akan kembali ditayangkan satu atau dua bulan ke depan.
"Harga dan kontrak biasanya di akhir tahun begini dievaluasi oleh LKPP sehingga barangnya hilang dari e-katalog. Harga barang dan jasa itu muncul lagi antara bulan Februari dan Maret. Nah ini yang sedikit menyulitkan kami untuk mempercepat proses pengadaan di awal tahun," ungkapnya.
Baca juga: KPPN Surakarta serahkan DIPA 2020 senilai Rp5,6 triliun
Pewarta: Debby H. Mano
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2019
