Pemprov optimistis pelaksanaan pilkada Kalteng berjalan lancar

Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah optimistis pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 mendatang berjalan lancar, mengingat selama ini berbagai tahapan persiapan telah dilaksanakan dengan baik.

"Kami optimistis pelaksanaan pilkada, baik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng maupun Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur bisa berjalan sukses dan lancar nantinya," kata Sekretaris Daerah Kalteng Fahrizal Fitri di Palangka Raya, Senin.

Selama ini berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari penguatan koordinasi antar lini, baik perangkat daerah, pihak penyelenggara pemilu, serta instansi vertikal. Termasuk penyediaan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Adapun alokasi anggaran yang disediakan pemprov, diantaranya untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sekitar Rp250 miliar, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sekitar Rp95 miliar, pengamanan Polda sekitar Rp40 miliar dan Korem 102/Pjg sekitar Rp2,5 miliar.

"Dengan anggaran yang telah kami alokasikan dan sepakati itu, kami harapkan pelaksanaan seluruh tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur bisa berjalan lancar," ungkapnya.

Terlebih Kalteng memiliki capaian positif dalam hal partisipasi pemilih pada pelaksanaan pemilu tahun 2019, baik pemilihan presiden dan wakil presiden, DPD RI, DPR RI, serta DPRD kabupaten dan kota.

Rata-rata angka partisipasi pemilih secara berturut-turut adalah 79,94 persen untuk pilpres, 79 persen untuk DPD RI, 78,99 persen untuk DPR RI, serta 78,67 persen untuk DPRD kabupaten dan kota.

"Secara keseluruhan berada di atas target nasional, yakni 77,50 persen. Ini tentunya menjadi modal positif bagi Kalteng menghadapi pilkada pada tahun 2020 mendatang," jelas Fahrizal.

Lebih lanjut ia juga memaparkan, pihaknya juga telah melakukan pertemuan bersama DPR RI yang melibatkan Pemkab Kotim beserta jajaran, untuk membahas berbagai kendala yang dihadapi menjelang pelaksanaan pilkada. Tujuannya mengantisipasi berbagai hal yang berpotensi mengganggu jalannya pemilu.