Sekarang pejabat yang jujur itu mungkin. Kalau dulu enggak mungkin karena gajinya juga kecil untuk hidup sehingga jadi satu alasan untuk korupsi juga. Memang gajinya habis untuk satu minggu atau 10 hariJakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan berbagai cara yang telah ditempuh sejak 15 tahun lalu hingga kini dalam rangka mencegah adanya tindakan melanggar aturan seperti korupsi di wilayah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Waktu itu Indonesia dipersepsikan sebagai negara yang korupsinya sangat sistemik dan struktural sehingga orang menganggap kalau enggak korupsi malah enggak bisa hidup,” katanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Senin.
Ia menyebutkan banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan korupsi pada 15 tahun lalu dilandasi oleh beberapa faktor, terutama karena sedikitnya pendapatan mereka sehingga terpaksa memilih kejahatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
“Sekarang pejabat yang jujur itu mungkin. Kalau dulu enggak mungkin karena gajinya juga kecil untuk hidup sehingga jadi satu alasan untuk korupsi juga. Memang gajinya habis untuk satu minggu atau 10 hari,” ujarnya.
Sri Mulyani menuturkan saat itu pihaknya melakukan koordinasi dengan pemerintah untuk mulai menyusun strategi dengan menginisiasi gerakan anti korupsi yang dimulai dari mengajak seluruh ASN mulai berbenah diri berani melawan korupsi.
Ia mengatakan Kementerian Keuangan dalam rangka membentuk ASN anti korupsi dimulai dengan mendesain penghasilan yang layak bagi ASN sehingga mereka mendapatkan penghasilan yang layak yaitu melalui perbaikan penerimaan negara melalui pajak dan bea cukai.
“Reformasi 2005-2006 oleh Kemenkeu itu meningkatkan penerimaan melalui dua instansi yaitu bea cukai dan pajak. Meskipun kami tidak mungkin hanya melakukan di dua instansi tersebut, toh akhirnya kita melakukan reformasi keseluruhan,” katanya.
Tak hanya itu, Sri Mulyani juga menuturkan bahwa pihaknya memiliki langkah lain seperti menumbuhkan integritas pada diri masing-masing ASN melalui pemberian pemahaman atau edukasi tentang tugas dan profesionalitas sesuai nilai-nilai Kemenkeu.
“Value terus disampaikan sekaligus diberikan contoh atau role model karena itu sangat penting bagi pembentukan ASN yang berintegritas,” ujarnya.
Selain itu, Kemenkeu juga menerapkan pembangunan sistem kepatuhan internal sebab membentuk ASN yang patuh sulit dilakukan sehingga pihaknya menggandeng KPK untuk turut membangun kepribadian pegawai.
“Membangun kepatuhan internal tidak mudah untuk instansi yang legacy korupsinya membudaya dan struktural. Kami mengimpor KPK agar ada break untuk dibangun integritasnya,” katanya.
Lebih lanjut, peran dari Inspektorat Jenderal (Itjen) juga sangat membantu Kemenkeu untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku korupsi di setiap jajarannya dengan temuan-temuan mereka di lapangan.
"Itjen itu kita gunakan dan kita juga buat pembahasan mengenai temuannya maka tone from the top itu sangat penting, itu yang saya anggap pencegahan yang luar biasa sangat penting," ujarnya.
Ia pun menekankan integritas merupakan kunci utama dalam mengemban tugas sebagai ASN yang mengelola uang negara karena berbagai program pemerintah untuk mencegah tindakan korupsi hanya merupakan tambahan.
“Digaji berapa pun kalau digoda dengan miliar dan triliun, enggak akan ada. Jadi kalau ngomong cukup atau enggak cukup itu masalah tamak atau enggak tamak saja, integritas itu penting,” ujarnya.
Baca juga: Presiden Jokowi: program pemberantasan korupsi perlu dievaluasi
Baca juga: Wapres Ma'ruf: Korupsi harus dilawan bersama
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2019
