BPS Jateng sosialisasi perubahan metodologi SP2020

Ada beberapa inovasi yang belum dilakukan pada sensus sebelumnya, yaitu dengan metode kombinasi, dengan memanfaatkan data administrasi kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri, tujuannya untuk menyambut satu data kependudukan

Sukoharjo (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah melakukan sosialisasi perubahan metodologi Sensus Penduduk (SP) 2020 kepada masyarakat melalui instansi terkait.

"Ada beberapa inovasi yang belum dilakukan pada sensus sebelumnya, yaitu dengan metode kombinasi, dengan memanfaatkan data administrasi kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri, tujuannya untuk menyambut satu data kependudukan," kata Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Sentot Bangun Widoyono pada Rapat Koordinasi Daerah Persiapan SP 2020 di Hotel Best Western Premier Solobaru, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin.

Ia mengatakan teknologi terbaru dalam tahapan pengumpulan data pada SP 2020 ini memanfaatkan perangkat ponsel dan internet dengan metode sensus penduduk online dan sensus penduduk wawancara.

Terkait dengan implementasi sensus penduduk wawancara ini, dikatakannya, akan dilakukan kepada masyarakat yang tidak mengikuti sensus penduduk online.

"Oleh karena itu, perubahan metodologi ini perlu disosialisasikan ke instansi lain. Kegiatan rapat koordinasi ini sebagai upaya konsolidasi antara BPS Jateng dengan pemda terkait dalam perubahan implementasi," katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan kegiatan rapat koordinasi tersebut penting dan strategis terkait pelaksanaan SP 2020.

"Sosialisasi perlu dilakukan sampai ke bawah karena pelaksanaan SP ini sangat penting. Kesimpangsiuran data merupakan masalah krusial dan disoroti," katanya.

Ia mengatakan pemerintah pusat mencanangkan agar seluruh pihak konsisten mendukung kebijakan pengentasan kemiskinan.

"Terkait hal ini diperlukan adanya data. Di sisi lain pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo ini fokus di pembangunan SDM untuk Indonesia yang lebih maju dan unggul. Dalam hal ini pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang tepat sehingga dibutuhkan data yang akurat, mutakhir, dan relevan," katanya.