Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah akan meminta kepada DPR agar asumsi pertumbuhan ekonomi untuk RAPBN 2009 diturunkan dari 6,3 persen menjadi 6,0 hingga 6,1 persen."Kami akan minta untuk direvisi, saat ini angka yang akan kami usulkan adalah antara 6,0 sampai 6,1 persen," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam penjelasan pemerintah mengenai kebijakan pemerintah terkait pemulihan kondisi pasar modal di Jakarta, Kamis.Menurut Menkeu, dengan melihat perkembangan krisis global yang terjadi saat ini maka pemerintah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dari yang sudah disepakati dengan Panitia Anggaran DPR sebesar 6,3 persen.Sebelumnya, Menkeu juga mengatakan, perkembangan kondisi perekonomian global pada akhir-akhir ini sangat dramatis sehingga perlu disikapi dengan tepat. "Asumsi pertumbuhan ekonomi barangkali perlu diteliti lagi," kata Menkeu. Ia menyebutkan, masih ada waktu hingga 25 Oktober 2008 untuk melakukan pembahasan RAPBN 2009 sebelum DPR memasuki masa reses. Sebelumnya, rapat Panitia Anggaran DPR menyepakati besaran asumsi untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen, inflasi 6,2 persen, nilai tukar Rp9.150 per dolar AS, tingkat bunga SBI tiga bulan 8,0 persen, harga minyak mentah 95 dolar AS per barel, lifting/produksi minyak 960.000 barel per hari, lifting gas 7.526,3 MMSCFD, produksi batubara 250 juta ton, dan PDB Rp5.309,37 triliun. Sementara itu mengenai kelonggaran buy back saham oleh BUMN, Menneg BUMN, Sofyan Djalil mengatakan, pembelian kembali saham oleh BUMN harus menggunakan dana milik BUMN yang bersangkutan. "Harus menggunakan dana sendiri, tidak boleh menggunakan dana dari kredit," katanya. Ia juga mengatakan, keputusan pada harga berapa atau kapan buy back dilakukan juga menjadi kewenangan sepenuhnya BUMN yang bersangkutan. "Itu diputuskan sendiri oleh mereka, sesuai dengan kemampuan mereka," kata Sofyan Djalil.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
