Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia telah menetapkan dan melakukan lima langkah untuk mengkondusifkan perekonomian nasional, terutama bursa, pasar uang, dan sistem perbankan terkait dampak krisis finansial global. Menurut Menkeu/Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis, lima langkah yang berlaku efektis sore ini atau besok pagi diharapkan memberi sumbangan terhadap suasana lebih kondusif dan tenang. "Kami harapkan ini tidak hanya memberikan kontribsui kepada bursa saham tetapi juga keseluruhan sistem perbankan kita dan pasar uang kita sehingga kondisi perekonomian dapat kita jaga bersama dan melewati tantangan krisis global saat ini," katanya dalam jumpa pers bersama Deputi Gubernur BI Miranda S Goeltom dan otoritas pasar modal. Lima langkah untuk mengkondusifkan perekonomian itu adalah langkah yang menyangkut mark to market, kemudian aturan buy back (pembelian kembali) saham-saham perusahaan publik, meningkatkan likuiditas APBN melalui pencairan anggaran dari kemeterian/lembaga (K/L). Kemudian pembelian kembali saham BUMN yang mengalami koreksi padahal secara fundamental tidak memiliki masalah. Langkah ini akan dilakukan melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Dan yang kelima adalah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pasar modal. Menkeu menyebutkan, Presiden sudah mengadakan pertemuan dengan pimpinan KPK, Kapolri, dan Kejaksaan untuk menangani secara tegas tindak pidana pasar modal. "Kalau sudah menyangkut pidana kriminal, kita tidak akan segan-segan melakukan proses hukum kepada mereka yang telah melakukan tindak pidana itu," katanya. Menyangkut tambahan likuiditas dari belanja K/L, Sri Mulyani mengatakan, dalam bulan Oktober 2008 pemerintah akan merealisasikan belanja K/L sebesar Rp25,9 triliun sehingga realisasi anggaran Januari sampai Oktober 2008 menjadi Rp173 triliun atau 59,7 persen dari total pagu anggaran K/L Rp290 triliun. (*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2008