Guru Besar IPDN: AI jangan sampai ganggu program prioritas presiden

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Djohermansyah Djohan mengatakan rencana penggunaan "artificial intelligence" (AI) jangan sampai mengganggu program prioritas nasional Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Djohermansyah Djohan di Jakarta, Sabtu, menilai penggunaan AI akan memberi dampak positif yaitu membantu kinerja birokrasi, namun realisasinya tentu harus bertahap.

"Bagian-bagian mana kementerian lembaga, Pemda yang sudah bisa melaksanakan, itu diberlakukan. Jadi kalau yang belum jangan dipaksakan nanti akan mengganggu capaian program prioritas nasional Presiden Jokowi sendiri," kata dia.

Pemanfaatan AI, kata dia bisa menghambat jalannya program presiden karena untuk menyinkronkan antara SDM dan teknologi tentunya membutuhkan waktu, sementara presiden sedang bergerak cepat untuk program yang telah direncanakan.

"Karena birokrasi ini kan yang akan menjalankan menggerakkan (program pemerintah), begitu mereka dipotong atau dipangkas lalu kemudian kita gunakan macam-macam alat bantu lain, itu bisa mengganggu komposisi jalannya pemberian pelayanan publik, pengambilan keputusan," katanya.

Menurut dia, pemanfaatan AI sebaiknya diterapkan terlebih dahulu pada daerah yang benar-benar memiliki kesiapan infrastruktur dan SDM.

Kemudian baru diberlakukan secara bertahap ke daerah-daerah lain, setelah Pemda merampungkan persiapan untuk pemanfaatan AI.

Sementara itu untuk pemangkasan eselon 3, 4 dan 5 menurut dia sudah semestinya dilakukan demi mempercepat kerja pemerintahan.

"Kalau yang kita kan sampai eselon 5, misalnya disposisi itu dari eselon 1 ke 2 ke 3, ke 4, baru ke eselon 5, itu memakan waktu, dan akhirnya yang mengerjakan dalam praktiknya adalah eselon 5, bayangkan saja waktu dan mutunya," ucapnya.

Djohermansyah menilai eselon perlu dipangkas menjadi dua tingkatan saja, namun pemangkasan jangan pula merugikan para ASN yang berada di eselon 3, 4 dan 5.

"Tinggal sekarang bagaimana orang-orang yang dipotong dari jabatan itu, mereka juga tentram dan nyaman," ujarnya.

Baca juga: Menkominfo komentari "AI" gantikan eselon

Baca juga: Menristek sebut Indonesia harus lakukan lompatan teknologi AI

Baca juga: Pemerintah diminta siapkan tenaga kerja berorientasi kecerdasan buatan