IMF setuju gelontorkan pinjaman Rp3,4 Triliun ke Angola

Luanda, Afrika Selatan (ANTARA) - Dana Moneter Internasional (IMF) setuju menggelontorkan dana pinjaman tahap kedua sebesar US$247 juta (setara dengan Rp3,4 triliun) ke Angola melalui Fasilitas Dana Tambahan setelah negara itu berhasil melaksanakan berbagai program perbaikan ekonomi.

Keputusan yang diumumkan IMF pada Kamis malam itu merupakan tindak lanjut dari pinjaman tahap pertama pada Desember 2018 sebesar US$3.7 milyar.

Dana itu digunakan pemerintah Angola untuk mengatasi defisit anggaran dan menyeimbangkan neraca pembayaran yang sempat jatuh dalam krisis akibat anjloknya harga minyak.

Angola merupakan eksportir minyak terbesar kedua di Afrika dan 65 persen penerimaan pajak negara itu bergantung pada penjualan bahan bakar minyak.

Namun jatuhnya harga minyak dunia dan buruknya tata kelola perusahaan minyak negara, Sonangol, selama bertahun-tahun menyebabkan Angola jatuh dalam krisis keuangan.

Fasilitas Dana Tambahan (EFF) merupakan jenis pinjaman yang bertujuan membantu negara dengan pertumbuhan ekonomi lambat dan mereka yang kesulitan membayar uang. Pinjaman itu diberikan demi mendanai berbagai program perbaikan ekonomi di tingkatan struktural, makro, dan pemerintahan.

Angola telah menunjukkan berbagai kemajuan dalam mengurangi anggaran belanja negara dan berusaha untuk tidak lagi bergantung dengan penerimaan dari sektor minyak, kata IMF dalam keterangan tertulisnya.

Walaupun demikian, IMF menyatakan masa depan perekonomian di Angola masih dilanda ketidakpastian mengingat pemerintah masih perlu mengatasi tata kelola keuangan yang buruk dan korupsi.

"Komitmen pemerintah untuk memperbaiki tata kelola fiskal ditunjukkan melalui usaha memperkecil defisit per Juni 2019," kata Wakil Direktur Pelaksana IMF, Tao Zhang.

Ia menambahkan pemerintah Angola perlu untuk terus meningkatkan pendapatan dari luar sektor minyak dan meningkatkan transparansi perusahaan milik negara.

Di bawah kepemimpinan Presiden Angola João Lourenço, pemerintah berupaya menjual beberapa aset penting negara, di antaranya saham Sonangol dan 100 badan usaha milik negara lainnya.

Sumber: Reuters