KPK turut undang Presiden hadiri puncak Hakordia 2019

Kami mengundang beliau ya, kalau tidak salah kabarnya akan kami terima dalam waktu dekat. Jadi, kami tunggu beliau

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019 di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/12).

"Kami mengundang beliau ya, kalau tidak salah kabarnya akan kami terima dalam waktu dekat. Jadi, kami tunggu beliau," ucap Ketua KPK Agus Rahardjo saat juma pers di gedung KPK, Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut, Agus mengatakan kehadiran Presiden sangat diharapkan sekaligus lembaganya juga akan melaporkan perkembangan aplikasi "JAGA" kepada Presiden.

JAGA merupakan aplikasi pencegahan korupsi yang mendorong transparansi penyelenggaraan pelayanan publik dan pengolahan aset negara. JAGA melibatkan peran masyarakat guna memantau, mengusulkan perbaikan, dan melaporkan penyimpangan.

"Sebetulnya kehadiran beliau pasti kami sangat harapkan karena tadi salah satu yang disampaikan Pak Cahya (Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa) kan ada refleksi tahunan mengenai JAGA. Itu sekarang sudah berkembang jadi harapan kita ke depan platform itu menjadi pusat dari informasi layanan publik," tuturnya.

Agus menyatakan bahwa aplikasi JAGA saat ini sudah berkembang.

"Sekarang sudah ada yang namanya anggaran daerah yang sudah menetapkan e-planning dan e-budgeting dari situ nanti anda juga akan tahu misalkan kabupaten mana yang ternyata anggaran pegawainya terlalu besar, anda akan tahu," ujar Agus.

Oleh karena itu, KPK mengharapkan bisa melaporkan perkembangan aplikasi JAGA tersebut kepada Presiden.

"Harapan kami ini juga bisa kami laporkan perkembangannya karena pada 2016 saya waktu itu mendampingi Pak Jokowi meresmikan JAGA ini waktu itu dengan Pak Wiranto. Kalau tidak salah 2016 itu," kata Agus.

Ia juga mengharapkan pada pimpinan baru KPK bisa terus mengembangkan aplikasi JAGA.

"Saya juga berharap dengan pimpinan yang baru ini bisa dikembangkan. Nanti pada waktunya orang tahu pelayanan informasi publik di seluruh negeri. Yang ada hari ini baru pendidikan, kesehatan, perizinan anggaran daerah, dana desa," ujar Agus.