Gorontalo (ANTARA News) - Pemerintah daerah harus melakukan intervensi terbatas terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dinilai menghambat pertumbuhan daerah, kata Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad Fadel menyampaikan hal itu dalam diskusi publik bertema "Dari Gorontalo untuk Indonesia" yang dihadiri sejumlah praktisi pendidikan, hukum dan media massa di Gorontalo, Selasa. Menurut Gubernur yang telah memimpin Gorontalo selama tujuh tahun tersebut, sejauh ini intervensi yang dimaksud telah dilakukan oleh Gorontalo terhadap berbagai kebijakan pemerintah pusat yang dinilai `mengekang`. "Dulu Gorontalo dilarang ekspor jagung, karena waktu itu Indonesia masih sibuk mengimpor jagung. Padahal daearh ini sudah bias menghasilkan jagung dengan kualitas dan kuantitas yang jauh lebih dari negara lain," ungkapnya. Selain itu, larangan lain seperti ekspor sapi, beras dan komoditi lainnya ke luar negeri pun dirasakan sebagai himpitan yang mendesak Gorontalo untuk melakukan intervensi terbatas. Contoh intervensi terbatas yang dilakukan di Gorontalo, kata dia, yakni penetapan harga dasar jagung untuk membantu petani agar tetap sejahtera saat harga jagung fluktuatif atau tak stabil. Sementara itu, praktisi media massa nasional yang juga hadir dalam diskusi tersebut, Amir Efendi Siregar, mengatakan sejauh ini intervensi merupakan solusi berbgai masalah perekonomian dan pemerintahan di dunia. Ia mencontohkan, saat Amerika Serikat mengalami krisis ekonomi pada tahun 1930, pemerintah negara tersebut melakukan intervensi terbatas atau limited intervention government untuk menyelamatkan tatanan perekonomian. "Saat ini Amerika juga di tengah kegelisahan akibat krisis yang ada, namun Indonesia tak perlu takut selama intervensi ini dilakukan dengan tepat," katanya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
