Depok, 7/10 (ANTARA) - Analis politik dari Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens menilai, permasalahan politisi busuk sebenarnya ada di dalam internal partai, karena proses politik di Indonesia ini kotor, busuk, dan manipulatif. "Partai kita memang tak peduli integritas, mereka cuma mencari yang mampu bayar saja," katanya di Depok, Selasa. Menurut dia, masalah utamanya memang ada di internal partai. Perang melawan politisi busuk tak akan sukses kalau partai sendiri tidak direformasi. "Partai yang menjadi sumber masalah di (sistem politik) kita. Sistem nomor urut dalam caleg itu kan terkait setoran ke partai oleh setiap bakal calon," katanya. Staf pengajar politik di Fisisp UI tersebut lebih lanjut mengatakan, jadi kalau sistem politik saat ini busuk, disusupi politisi busuk, karena memang banyak partai yang juga busuk. "Kalau ada anggota DPR, dan cukup banyak yang sudah disentuh KPK, yang menerima komisi dalam perumusan RUU, itu hal yang sudah biasa," katanya. Dikatakannya komisi itu bagian dari kerja politik. Makanya benar apa yang dikatakan oleh mantan anggota KPU Mulyana W Kusumah ketika berbicara tentang pemerasan oleh BPK, maka yang terjadi adalah "habitual bribery" atau penyuapan yang sudah menjadi kebiasaan. "Suap sudah jadi bagian dari kerja BPK. DPR juga begitu. Tapi kembali ke partai, ya... komisi yang dicari anggota DPR ujung-ujungnya juga untuk menggemukkan partai kok. Anggota hanya sapi perahan," katanya. Boni Hargens lebih lanjut mengatakan, istilah politisi busuk ini tak boleh dibaca parsial, karena proses politik di Indonesia ini kotor, busuk, dan manipulatif. "Mau orang bersih atau suci kalau sudah masuk bisa menjadi kotor. Maka boleh dibilang hampir semua politisi busuk," katanya. "Makanya tak mengejutkan kalau ada preman, bandit, atau koruptor masuk daftar caleg 2009," tambahnya.(*)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2008
