Pengamat: perlunya partisipasi publik di setiap tahapan pemilu

Padang (ANTARA) - Pengamat politik dari Universitas Andalas, Kota Padang, Sumatera Barat, Dr. Asrinaldi, M.Si menyebutkan perlunya partisipasi publik dalam setiap tahapan pemilu dalam menciptakan pemilu yang berkualitas.

"Biasanya masyarakat atau publik hanya berpartisipasi pada hari H pemilihan, padahal mereka seharusnya mengikuti dan berpartisipasi dalam setiap tahapan pemilu sejak pengambilan data pemilih," katanya pada evaluasi penyelenggaraan tahapan pemilihan umum serentak 2019 yang diadakan KPU Kabupaten Solok di Padang, Kamis.

Menurutnya, untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, pemerintah perlu memberikan pendidikan politik yang berkesinambungan dari semua elemen.

Selain itu, masyarakat harus memahami substansi demokrasi yang bertujuan menuju kesejahteraan dan keadilan negara.

Pihak penyelenggara pemilu harus dapat meningkatkan kepercayaan publik pada sistem politik yang dilaksanakan.

"Selain itu pentingnya ada keteladanan yang ditunjukkan dari penyelenggara pemilu maupun dari calon legislatif sehingga masyarakat mau dan tergerak untuk memilih pemimpin yang berkualitas," ujarnya.

Ia menegaskan masyarakat harus sadar pentingnya demokrasi yang bisa mengubah kehidupan daerah dan bangsa, sehingga mereka tidak apatis terhadap pemilu.

Sementara itu, Sekretaris KPU Kabupaten Solok, Efrizon mengatakan evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak 2019 sangat penting untuk memperbaiki kinerja penyelenggara Pemilu dan pihak terkait dalam penyelenggaraan pilkada selanjutnya.

"Saya harap dengan adanya evaluasi ini bisa menjadi persiapan dalam menyongsong pilkada serentak 2020," ujarnya.

Ia menyebutkan acara ini dilaksanakan dalam dua hari dari 5 hingga 6 Desember 2019 yang diikuti sekitar 174 peserta dari berbagai unsur, seperti pengurus partai politik, Bawaslu, Ormas, Kepala OPD, Media Pers dan lainnya.

Pihaknya berharap evaluasi ini dapat memberikan dampak perbaikan pada penyelenggaraan pilkada selanjutnya sehingga tidak ada lagi kesalahan maupun pelanggaran yang dapat merusak pilkada.