Setelah mencermati perkembangan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara serta merespon berbagai pandangan, aspirasi dan pikiran yang berkembang selama Munas X, Partai Golkar menyampaikan pernyataan politik, kata AceJakarta (ANTARA) - Munas X Partai Golkar hari ketiga, di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis, menghasilkan 10 pernyataan politik Partai Golkar, salah satunya dukungan terhadap Omnibus Law sesuai harapan Presiden Joko Widodo.
Pernyataan politik itu dibahas oleh Komisi C Munas X Golkar yang dipimpin politisi Golkar Ace Hasan Syadzily.
"Setelah mencermati perkembangan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara serta merespon berbagai pandangan, aspirasi dan pikiran yang berkembang selama Munas X, Partai Golkar menyampaikan pernyataan politik," kata Ace Hasan di Jakarta, Kamis.
Baca juga: Munas X Golkar akan ditutup Wapres Kamis malam
Berikut 10 pernyataan politik Partai Golkar yang dibacakan di arena Munas X Golkar:
1. Sebagai pembela dan pengamal Pancasila, Partai Golkar senantiasa konsisten melaksanakan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan itu Golkar mengajak seluruh komponen bangsa meneguhkan mengamalkan dan menyosialisasikan Pancasila sejak usia dini serta memperjuangkan lahirnya UU Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila.
2. Partai Golkar mendorong terwujudnya kehidupan keagamaan yang moderat, toleran dan menghargai perbedaan, serta tidak memberikan ruang ke pihak manapun yang ingin melakukan tindakan radikalisme yang dapat mencederai nilai kemanusiaan dan merusak kehidupan kebangsaan. Oleh karena itu Partai Golkar berkomitmen bekerja sama dengan ormas-ormas keagamaan untuk melakukan pembinaan demi terwujudnya kehidupan moderasi beragama.
3. Partai Golkar berpandangan bahwa proses demokrasi sudah berjalan dengan baik (on the track) meski perlu disempurnakan. Untuk itu maka demokrasi di Indonesia harus terus didorong ke arah penguatan sistem presidensial, penguatan partisipasi hak-hak politik rakyat melalui pemisahan Pemilihan Presiden dan Pemilu Legislatif, serta perlunya kajian secara mendalam amandemen UUD 1945.
Baca juga: Christina Aryani: Agenda besar menanti Partai Golkar
4. Partai Golkar mendukung kebijakan debirokratisasi agar pemerintahan efektif dan responsif dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berintegritas sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi melalui penataan dan peningkatan kompetensi ASN dengan prinsip kaya fungsi dan miskin struktur.
5. Partai Golkar mendukung rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara Republik Indonesia ke Kalimantan Timur dengan mempercepat penerbitan UU Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
6. Partai Golkar mendorong agar Indonesia dapat berperan aktif dalam politik luar negeri yang bebas aktif dalam kancah geopolitik internasional yang saling menguntungkan perekonomian Indonesia.
Baca juga: Golkar akan berikan posisi kehormatan bagi JK dan Luhut
7. Partai Golkar mendorong iklim ekonomi yang kondusif dengan memanfaatkan potensi investasi dalam negeri dan direct foreign investment yang dapat menggerakkan sektor riil perekonomian nasional dan berorientasi ekspor antara lain seperti manufaktur, industri argo (perkebunan, pertanian), perikanan, tambang dan migas. Investasi ini juga mengutamakan sumber daya lokal dan bahan baku produksi dalam negeri. Selain itu kebijakan ekonomi tersebut juga harus memperhatikan secara konsisten konsep ekonomi hijau dan rendah karbon (green economic and low carbon).
8. Partai Golkar berpendapat hakikat perjuangan politik adalah untuk memperjuangkan cita-cita keadilan sosial melalui percepatan pencapaian SDGs antara lain pengentasan kemiskinan, kesenjangan, pengangguran, penghapusan stunting, pelayanan kesehatan, penghapusan kekerasan terhadap perempuan, pemberantasan narkoba dan masalah sosial lainnya.
Baca juga: Ace Hasan: Aklamasi Ketum Golkar ditentukan dukungan peserta Munas
9. Partai Golkar mendukung kebijakan menderegulasi perundang-undangan dengan skema Omnibus Law demi penciptaan iklim yang kondusif bagi perekonomian nasional dan akan menjadi pondasi menuju kesejahteraan masyarakat Indonesia.
10. Partai Golkar mendorong penegakan hukum yang lebih tegas dengan perbaikan kinerja penegak hukum termasuk pemberantasan korupsi dengan indikator penegakan hukum yang menghormati nilai-nilai HAM, memenuhi rasa keadilan, pengutamaan pencegahan pelanggaran hukum dan manajemen sistem penegakan hukum yang efisien dan efektif.
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Edy Supriyadi
Copyright © ANTARA 2019
