Jakarta, (ANTARA News) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta Bank Indonesia (BI) untuk merelaksasi kebijakan uang ketat melalui perubahan kebijakan-kebijakan terkait likuiditas. "BI bisa mengubah kebijakan seperti penurunan tingkat Giro Wajib Minimum (GWM) yang dikaitkan dengan LDR, perluasan repo SUN untuk jangka waktu yang lebih panjang," kata Ketua Umum Kadin Indonesia, MS Hidayat sebelum mengikuti rapat kabinet di Gedung Setneg, Jakarta, Senin. Menurut dia, krisis keuangan global yang terjadi saat ini memerlukan tindakan preventif dan antisipatif, karena Indonesia sebagai bagian dari pelaku ekonomi global memiliki keterkaitan dengan negara lain. "Pemerintah dituntut agar mengambil tindakan-tindakan yang tepat serta cepat guna melindungi kepentingan ekonomi nasional dan iklim usaha yang kondusif dari `multipliers effect` krisis keuangan global, yang apabila diabaikan akan menimbulkan dampak yang lebih buruk dan biaya pemulihan yang lebih besar," katanya. Kadin juga merekomendasikan agar pemerintah perlu mempercepat pembelanjaan APBN agar mengembalikan likuiditas di sektor keuangan yang sebelumnya ditarik melalui SUN. BI dan pemerintah juga perlu memperkuat protokol implementasi "jaring pengaman sektor keuangan" dan peran "lender of the last resort" dengan tetap memperhatikan aspek tata kelola yang berlaku, serta meningkatkan kepercayaan pada sektor keuangan nasional dengan meningkatkan jumlah dana yang ditanggung LPS. Di sektor riil, Kadin juga merekomendasikan beberapa hal seperti penurunan biaya logistik di pelabuhan, peninjauan ulang kebijakan biaya listrik pada beban puncak serta kesepakatan untuk menaikkan UMR sesuai dengan kemampuan perusahaan. Kadin juga minta dukungan khusus untuk ekspor andalan, peningkatan kemudahan dan percepatan waktu restitusi pajak serta rasionalisasi terhadap berbagai iuran dan retribusi baik di pusat dan daerah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pembukaan rapat tersebut mengatakan pertemuan itu dilakukan untuk mengelola bersama perekonomian di negeri tercinta untuk menuju capaian-capaian baru bersama. Dalam rapat yang juga dihadiri Wapres Jusuf Kalla, tampak sejumlah menteri kabinet Indonesia bersatu, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri, sejumlah bankir BUMN, pengamat pasar keuangan, sejumlah pengusaha besar, pengurus Kadin Indonesia dan pimpinan sejumlah media massa.(*)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2008
