DFW: Belum ada urgensi buka peluang ekspor benih lobster

Jakarta (ANTARA) - LSM Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia menyatakan bahwa belum ada urgensi untuk membuka peluang ekspor benih lobster, apalagi melihat bahwa dunia saat ini lebih mengedepankan penerapan prinsip-prinsip sumber daya secara berkelanjutan.

"Tidak ada urgensinya, dan bertolak belakang dengan upaya untuk kembangkan budi daya perikanan," kata Koordinator Nasional DFW-Indonesia, Moh Abdi Suhufan, di Jakarta, Kamis.

Menurut Abdi Suhufan, perlu diingat bahwa dunia internasional sedang peduli kepada isu keberlanjutan, sehingga sumber daya kelautan dan perikanan juga tidak boleh pula dieksploitasi secara serampangan.

Apalagi, Abdi mengingatkan bahwa ada agenda SDGs di mana konservasi laut menjadi tujuan dan target yang mesti dipenuhi Indonesia.

Ia berpendapat bahwa budidaya lobster di Indonesia tidak berkembang antara lain karena teknologi budidaya, pakan dan hama penyakit belum bisa diatasi.

"Bukan di tata niaga lobster. Tata niaga masalah di hilir tapi prioritas saat ini adalah hulu atau produksinya," paparnya.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional menyatakan bahwa pihaknya berencana untuk memetakan wilayah lobster yang baru dikumpulkan agar sebagian dapat langsung diperdagangkan dari Indonesia ke Vietnam.

Edhy juga mewacanakan bahwa tidak semua benih tersebut akan diekspor karena juga ada yang akan dibudidayakan di dalam negeri sebagai upaya mendapat nilai tambah.

Menteri Kelautan dan Perikanan RI juga menekankan bahwa ekspor tersebut dinilai juga akan memperoleh pendapatan dari penerimaan pajak.

Sebelumnya, KKP bakal membangun sentra perikanan budi daya dengan berbasis beragam komoditas sektor kelautan dan perikanan nasional sebagai upaya meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

"KKP akan membangun sentra-sentra budidaya berbasis kawasan dan komoditas unggulan, terutama untuk orientasi ekspor seperti udang, rumput laut, nila, dan patin. Caranya dengan menerapkan integrated aquaculture business," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Edhy Prabowo meyakini bahwa akuakultur atau perikanan budi daya dapat berkontribusi lebih besar bagi devisa ekspor dan peningkatan PDB Indonesia.

Selain itu, Menteri Edhy juga menekankan bahwa KKP akan memastikan terciptanya iklim usaha akuakultur atau perikanan budi daya yang kondusif.

Caranya, masih menurut dia, adalah dengan membangun strategi dan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan berbagai kalangan pemangku kepentingan.

"Saya bertekad dalam lima tahun mendatang ada perubahan signifikan kontribusi sektor budidaya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, serapan tenaga kerja, dan pendapatan masyarakat," sebut Edhy.