Kementerian BUMN tidak permasalahkan swasta produksi avtur

Tapi catatannya, kalau sekadar impor saya tidak setuju

Jakarta (ANTARA) - Kementerian BUMN tidak mempermasalahkan pihak swasta untuk memproduksi dan menjual avtur bagi angkutan udara karena dinilai dapat menekan impor Migas.

"Pertamina sudah memproduksi avtur, kalau swasta memproduksi avtur ya silakan saja. Yang tidak boleh swasta meminta lisensi impor avtur. Kementerian ditugaskan menekan impor migas tapi di pihak lain malah impor, kami nanti yang disalahkan," ujar Menteri BUMN Erick Thohir di Jakarta, Rabu.

Dengan demikian, lanjut dia, keterlibatan swasta terhadap avtur harus dimulai dari hulu ke hilir, dan diolah di dalam negeri.

"Dengan B30 dan segala macam bisa menjadi avtur juga, mau tidak? Jadi jangan sekadar mencari 'short cut' (jalan pintas) yang akhirnya merugikan keseluruhan konsep yang telah dibangun Presiden," katanya.

Menurut dia, peran swasta terhadap avtur merupakan bagian dari dukungan pemerintah terhadap pihak swasta dalam menjalankan bisnis di dalam negeri.

"Kalau swasta mau berperan ya sangat 'welcome'. Pelabuhan Patimban, Jawa Barat, Presiden juga sudah menyerahkan swasta 100 persen. BUMN Pelindo tidak boleh ikut ya tidak masalah, Pelindo punya kerjaan lain seperti di pelabuhan Benoa Bali," katanya.

Terkait persaingan penjualan avtur antara Pertamina dan swasta nanti, Erick Thohir belum dapat menjelaskan lebih jauh.

"Tentu nanti Direksi Pertamina dan maskapai yang lebih tahu. Tapi catatannya, kalau sekadar impor saya tidak setuju," ucapnya.

Sebelumnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membuka opsi adanya pemasok bahan bakar avtur selain Pertamina agar harga bahan bakar minyak untuk pesawat terbang itu lebih bersaing atau kompetitif.

Pasalnya, dia menyebutkan harga avtur di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, lebih tinggi 25 persen dari harga avtur di Singapura.