260 kabupaten/kota jadi daerah prioritas penanganan stunting

"Hingga saat ini sudah ada 260 kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai daerah prioritas pencegahan stunting. Sebagian besar sudah menandatangani komitmen, tapi kalau dalam implementasinya tidak didukung anggaran dan regulasi yang memadai maka komitmen

Kupang (ANTARA) - Sebanyak 260 kabupaten/kota di Indonesia ditetapkan sebagai daerah prioritas pencegahan stunting dan telah menandatangani komitmennya untuk melakukan percepatan penanganan stuntingg.

"Hingga saat ini sudah ada 260 kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai daerah prioritas pencegahan stunting. Sebagian besar sudah menandatangani komitmen, tapi kalau dalam implementasinya tidak didukung anggaran dan regulasi yang memadai maka komitmen tersebut tidak ada artinya," ungkap Partnership Coordinator, Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (TP2AK) Sekretariat Wakil Presiden, Karnadi Harijanto dalam Semiloka Impelementasi Kemitraan Dalam Penanganan Konvergensi Stunting di Provinsi NTT, Rabu.

Semiloka yang digelar di salah satu hotel di Kota Kupang dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dari tiga kabupaten yakni Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Timor Tengah Utara.
Baca juga: Muhadjir koordinasikan penanganan stunting dengan kementerian lain

Karnadi berharap seluruh kabupaten/kota prioritas memiliki keberpihakan anggaran dan regulasi untuk percepatan pencegahan stunting.

Penting, lanjut dia, karena Presiden Joko Widodo hingga tahun 2024 mendatang menargetkan prevalensi stunting turun hingga angka 14 persen dari total angka kelahiran anak.

"Butuh konvergensi program seluruh OPD agar tidak tumpang tindih. Dengan begitu seluruh program terencana dan hasilnya pun terukur," tuturnya.

Karnadi menerangkan, ada lima pilar penting yang harus dilakukan agar semua program pencegahan stunting bisa sukses berjalan yaitu komitmen pemimpin, kampanye perubahan perilaku, konvergensi program, akses pangan bergizi, pemantauan dan evaluasi program.
Baca juga: NTT jadi daerah percontohan penanganan stunting
Baca juga: Pemerintah luncurkan aplikasi pendukung penanganan anak kerdil

Karnadi optimis jika kelima pilar tersebut berjalan dengan dukungan anggaran dan regulasi maka target penurunan stunting sesuai arahan presiden bisa tercapai.

"Saat ini, prevalensi stunting di Indonesia masih berada pada angka 30,8%," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut Karnadi juga mendorong pemanfaatan berbagai bahan pangan lokal untuk menambah asupan gizi ibu hamil dan ibu menyusui.

Selain murah, panganan lokal menurutnya mudah di dapatkan di daerah dengan harga yang mudah terjangkau dan bernilai gizi tinggi.

"Bahan pangan lokal juga memiliki kandungan nutrisi yang tinggi sehingga pemanfaatannya perlu lebih dimaksimalkan untuk pencegahan stunting. Di Kupang sendiri contohnya pemanfaatan daun kelor," katanya.
Baca juga: Papua jadi model penanganan kekerdilan di Indonesia
Baca juga: Penanganan "stunting" Papua Barat ditingkatkan pada 2020