Wina, (ANTARA News)- Badan pengawas nuklir PBB yang beranggotakan 145 negara, Sabtu menyetujui sebuah resolusi yang mendesak Korea Utara (Korut) mentaati satu perjanjian perlucutan senjata nuklir. Mosi itu disetujui dengan konsensus sehari setelah satu utusan AS mengakhiri kunjungan ke Pyongyang bertujuan untuk menyelamatkan perjanjian yang ambruk menyebut perundingan itu substantif tetapi menolak mengatakan apakah ia mempengaruhi Korut untuk menghentikan rencana memulai kembali kegiatan di kompleks nuklirnya, demikian diwartakan Reuters. Resolusi itu disetujui dalam Konferensi Umum Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) yang menegaskan perlunya dicapai satu penyelesaian diplomatik bagi denuklirisasi semenanjung Korea yang dapat dibuktikan oleh para pemeriksa IAEA. Resolusi itu juga menegaskan "pentingnya memulai segera pembongkaran fasilitas (nuklir) dan bekerja untuk merampungkan pembongkaran itu dan tindakan paralel lainnya" sebagaimana disepakati oleh Pyongyang dengan AS, Rusia, China, Koreea Selatan dan Jepang. Dalam satu debat mengenai resolusi itu , utusan China mengatakan denuklirisasi "menghadapi kesulitan" tetapi mengatakan proses itu dapat diselamatkan jika "semua pihak saling bertemu" dan mereka harus meningkatkan usaha-usaha bagi tujuan itu. Asisten menlu AS Christopher Hill berada di Pyongyang selama tiga hari dipusatkan pada inti masalah kemacetan proses itu-- satu perjanjian yang akan mengizinkan para pemeriksa nuklir di Korut membuktikan pernyataan yang dibuat negara itu tentang program nuklirnya dengan imbalan diakhirinya sanksi-sanksi diplomatik dan perdagangan. "Saya tidak ingin berbicara tentang kemajuan. Saya tidak ingin mengatakan saya puas," kata Hill kepada wartawan di Seoul. Jurubicara Deplu AS Robert Wood mengatakan Korsel tampaknya tidak menghentikan usaha-usaha untuk memulai kembali kegiatan di fasilitas nuklirnya di Yongbyon selama kunjungan Hill itu. Perjanjian nuklir yang ditandatangani Korut dengan AS, Rusia, China, Korsel dan Jepang Februari 2007 berada dalam bahaya setelah Pyongyang berikrar bulan lalu untuk membangun kembali fasilitas nuklir Yongbyon, sumber bagi plutonium untuk bahan senjata,karena Pyongyang marah pada AS karena tidak menghapuskan namanya dalam daftar hitam AS menyangkut terorisme. Washington mengatakan pihaknya akan menghapus Korut dari daftar itu dan memberikan bantuan ekonomi dan kemudahan diplomatik apabila satu sistem disetujui untuk memverifikasi pernyataan Pyongyang tentang nuklirnya.(*)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2008
