Politik kemarin, Jokowi tanggapi tiga periode sampai standarisasi da'i

Jakarta (ANTARA) - Beberapa berita politik kemarin (Senin, 2/12) menjadi perhatian pembaca dan masih menarik untuk dibaca kembali, dari tanggapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait usulan masa jabatan tiga periode sampai soal standarisasi da'i.

Berikut lima berita politik kemarin yang masih menarik untuk dibaca kembali:

Jokowi: Ada yang mau cari muka usulkan presiden 3 periode

Presiden Joko Widodo mengatakan pihak-pihak yang mengusulkan amendemen UUD 1945 dengan mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode hanya ingin mencari muka.

"Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. (Mereka yang usul) itu, satu ingin menampar muka saya, kedua ingin mencari muka, ketiga ingin menjerumuskan, itu saja," kata Presiden Joko Widodo dalam acara diskusi dengan wartawan istana kepresidenan di Istana Merdeka Jakarta, Senin.

Selengkapnya baca di sini

Jokowi: Ganti birokrat dengan "artificial intelligence" demi kecepatan

Presiden Joko Widodo menjelaskan keinginannya untuk mengganti para birokrat dengan kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI) adalah demi kecepatan kerja.

"Kita butuh kecepatan dalam bekerja, dalam memutuskan. Kita butuh kecepatan dalam bertindak di lapangan, karena perubahan-perubahan ini sudah sangat cepat," kata Presiden Joko Widodo dalam diskusi dengan wartawan kepresidenan di Istana Merdeka Jakarta, Senin.

Selengkapnya baca di sini

Tim internal prioritaskan pegiat antikorupsi untuk Dewas KPK

Dalam menyaring calon-calon anggota Dewan Pengawas KPK, tim internal menjelaskan akan mencari tokoh dengan rekam jejak anti korupsi.

"Politik hukum kita adalah anti korupsi, jadi orang-orang yang jelas 'track recordnya' anti korupsi itulah yang jadi tambahan untuk syarat normatif di Undang-Undang Nomor 19," kata Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, ditemui di halaman Istana Negara, Jakarta, Senin.

Selengkapnya baca di sini

Kemendagri: Pilkada langsung mahal, pembangunan daerah tidak optimal

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat mengefisiensi biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah langsung

Ia menambahkan jika biaya pilkada langsung mahal menyebabkan pembangunan daerah tidak optimal.

Selengkapnya baca di sini

Wapres: standardisasi da'i dapat kurangi radikalisme

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan standardisasi terhadap da'i atau penceramah agama Islam akan berdampak pada upaya penanggulangan radikalisme.

"Jadi kalau da'i itu sudah paham, baik kompetensi maupun integritasnya (dengan) diberikan sertifikat, maka karena nanti da'i-nya sudah terstandar jadi pasti punya efek nantinya," kata Wapres usai membuka Rapat Koordinasi Dakwah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Senin malam.

Selengkapnya baca di sini