Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Amerika Serikat (AS) didesak untuk memberikan amnesti kepada warga Indonesia yang tak lengkap dokumen keimigrasiannya dan saat ini bekerja di negara itu, kata Ketua Komisi I DPR RI Theo L Sambuaga. "Kan kebanyakan itu terjadi karena ketidaktahuan dan juga ada memang karena kealpaan," kata Theo Sambuaga kepada ANTARA News melalui hubungan telepon seluler dari AS, Selasa. Desakan itu, katanya, telah dinyatakan beberapa kali dalam sejumlah pertemuan dengan Senator AS dan Anggota DPR AS dalam kunjungan kerjanya ke sana. "Beberapa Senator dan anggota Dewan memang memahami situasinya dan berjanji akan memperjuangkan desakan kami kepada Pemerintah AS," katanya. Namun, ketika sebagai Ketua DPP Partai Golkar (PG) melantik Pengurus Perwakilan Partai Golkar AS Wilayah Pantai Timur di New Jersey, Theo juga mendesak Pemerintah RI agar memberi perlindungan maksimal kepada WNI di luar negeri. "Kami dari Partai Golkar mendesak Pemerintah RI agar mengoptimalkan perlindungan warga Indonesia yang bekerja dan belajar di AS, agar saudara-saudara kita itu mendapat perlakuan yang wajar dari Pemerintah maupun warga AS," tegasnya. Pengurus Partai Golkar Perwakilan AS Wilayah Pantai Timur yang dilantik Theo Sambuaga, atas nama Ketua Umum DPP PG Jusuf Kalla, terdiri dari Ketua Erna Mardiana, Wakil Ketua Indrajaya dan Tommy Supit, serta Sekretaris Maya Manusama. Beberapa fungsionaris dan kader yang melengkapi kepengurusan itu, antara lain Muhamad Saleh (Wakil Sekretaris), Maureen Lalamentik, Sulaeman Daruni dan Yubel Ardi.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008