Bangkok, (ANTARA News) - Seorang senator mengajukan pengaduan resmi terhadap Perdana Menteri Somchai Wongsawat, Senin, menuduh PM Somchai melanggar Undang-Undang dengan memiliki saham di sebuah perusahaan yang memiliki kontrak dengan perusahaan negara. Ruangkrai Leekijwatana, yang menggulingkan pendahulu Somchai, Samak Sundaravej, dengan kasus hukum serupa, melaporkan keluhannya kepada Komisi Pemilihan Umum namun juga mengatakan bahwa ia akan meminta Pengadilan Konstitusi untuk memeriksa kasus itu. "Saya ingin Komisi Pemilihan Umum untuk menyelidiki jika perdana menteri harus didiskualifikasi karena melanggar Undang-Undang," katanya kepada wartawan setelah menyerahkan petisinya, sebagaimana diberitakan Reuters. Pengaduannya berpusat pada kepemilihan sahan Somchai di perusahaan internet CS Loxinfo, yang memiliki kontrak jangka panjang dengan perusahaan telepon negara CAT Telecom untuk menyediakan layanan jasa internet. Undang-Undang pada 2007, yang disusun oleh militer setelah kudeta pada 2006 untuk menggulingkan jutawan telekomunikasi Thaksin Shinawatra, melarang setiap politisi yang dipilih memiliki saham di sebuah perusahaan yang memiliki kontrak dengan perusahaan negara. Somchai, yang juga saudara ipar Thaksin, menolak tuduhan itu. "Sebelum saya menerima jabatan ini, saya telah secara ketat mematuhi setiap peraturan," katanya kepada wartawan pada pertemuan Minggu setelah kelompok anti-pemerintah melakukan aksi di pusat pertokoan Bangkok. Samak diturunkan dari jabatannya awal bulan ini setelah terbukti bersalah akibat kasus konflik kepentingan setelah menjadi pembawa acara sebuah acara memasak di televisi swasta ketika sedang menjabat.(*)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2008
