Pemprov Babel berlakukan Kartu BBM Solar Bersubsidi di Pangkalpinang

Sekarang ini fuel card ini diterapkan di Kota Pangkalpinang, sementara kabupaten lainnya menyusul minggu depan

Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberlakukan Kartu Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar Bersubsidi di Kota Pangkalpinang, agar penyaluran jenis BBM tersebut tepat sasaran.

"Sekarang ini fuel card ini diterapkan di Kota Pangkalpinang, sementara kabupaten lainnya menyusul minggu depan," kata Gubernur Kepulauan Babel, Erzaldi Rosman Djohan usai meluncurkan Kartu BBM Solar Bersubsidi di SPBU Pangkalbalam, Senin.

Ia mengatakan saat ini jumlah Kartu BBM yang telah disalurkan kepada masyarakat Kota Pangkalpinang sudah mencapai 2.000 kartu, sementara Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung dan Belitung Timur masih dalam pendataan.

"Fuel card solar subsidi di kabupaten belum diberlakukan, karena terlambat sosialisasinya dan kendaraan berbahan bakar solar di kabupaten lebih sedikit dibandingkan Kota Pangkalpinang," ujarnya.

Ia menargetkan pada 2020 seluruh kendaraan berbahan bakar solar bersubsidi di kabupaten/kota sudah menggunakan Kartu BBM, sehingga tidak lada agi antrean panjang di SPBU.

Selain itu, dengan adanya Kartu BBM ini tidak ada lagi penyelewengan penyaluran BBM bersubsidi yang mengakibatkan BBM tersebut langka yang akan memperlambat perputaran roda perekonomian daerah.

"Dengan adanya fuel card ini maka kendaraan-kendaraan roda enam, delapan dan industri atau tambang timah konvensional tidak bisa lagi membeli BBM solar bersubsidi ini," katanya.

Kapolda Kepulauan Babel, Brigjen Pol Anang Syarif Hidayat mengapresiasi pemerintah memberlakukan Kartu BBM untuk mencegah penyelewengan BBM bersubsidi.

"Dengan adanya Kartu BBM ini dapat menghentikan penggunaan BBM bersubsidi kepada masyarakat yang tidak berhak menerimanya," katanya.

GM Pertamina MOR II Sumbagsel, Primarini memastikan persediaan BBM solar bersubsidi di Bangka Belitung khususnya Kota Pangkalpinang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Kami berharap penyelewengan BBM bersubsidi ini bisa diatasi secara bersama-sama. Tidak mungkin Pertamina saja mengawasi agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran," katanya.