Yogyakarta, (ANTARA News) - Puluhan warga Yogyakarta yang mengatasnamakan "Kawula Ngayogyakarta" menggelar aksi unjukrasa di depan Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta, Senin. "Kami kecewa dan merasa teraniaya karena diperlakukan tidak adil oleh pemerintah pusat terkait status keistimewaan Yogyakarta," kata koordinator aksi, Agung Setyawan. Sikap pemerintah pusat yang menyatakan bahwa rangkap jabatan hanya ada dalam cerita ketoprak serta Ygyakarta harus berubah dari monarki ke demokrasi, menunjukkan ketidakmengertian pemerintah terhadap sejarah bangsanya sendiri. "Sikap pemerintah itu sangat melukai hati masyarakat Yogyakarta sebagai loyalis republik," katanya. Pemerintah pusat seharusnya memahami bahwa hal paling mendasar adalah keistimewaan Yogyakarta yang dipegang teguh masyarakatnya, bukan status "privelege" yang dituntut masyarakat secara sepihak. Eksistensi keistimewaan Yogyakarta sesungguhnya merupakan kenyataan sejarah yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keberadaan Republik Indonesia. Ia mengingatkan pemerintah pusat dalam membuat UU Keistimewaan DIY mengacu sepenuhnya pada piagam kedudukan yang pernah dikeluarkan pemerintah RI sebagai bentuk penghargaan atas maklumat 5 September 1945 yang mengukuhkan Yogyakarta sebagai daerah istimewa. Pengukuhan ini juga terkait erat jabatan gubernur dan wakil gubernur yang melekat dengan keberadaan kasultanan dan kadipaten pakualaman. Dalam aksi unjukrasa tersebut, "Kawula Ngayogyakarta" menyerukan segenap masyarakat Yogyakarta yang tersebar di seluruh Indonesia untuk membuat kesiapsiagaan politik membangun solidaritas demi tegaknya martabat politik Yogyakarta.(*)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2008
