Pangan lokal perlu dukungan kebijakan kemudahan distribusi

Munculkan semangat untuk mengembangkan potensi pertanian atau pangan lokal. Pembangunan pertanian di konteks Indonesia tidak bisa diseragamkan

Jakarta (ANTARA) - Berbagai pangan lokal yang dihasilkan secara beragam di berbagai daerah di kawasan Nusantara harus dapat dibantu dengan kebijakan yang membantu tidak hanya dari aspek produksi, tetapi juga kemudahan distribusi hingga ke pasar dan konsumen.

"Potensi pangan lokal sangat besar, tapi kalau hanya sebatas wacana, apabila dukungan yang ada tidak sampai hingga memudahkan pangan lokal ke pasar dan konsumen, maka masyarakat juga tidak semangat untuk mengembangkannya," kata Ketua Konsorsium Panen Raya Nusantara (Parara) Jusupta Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Jakarta, Jumat.

Konsorsium Parara adalah kumpulan sekitar 30 LSM yang peduli terhadap keberlanjutan dan kebangkitan pangan lokal Nusantara. Rencananya, mereka bakal menggelar Festival Panen Raya Nusantara di Atrium Plaza Semanggi, Jakarta, 6-8 Desember 2019.

Menurut dia, begitu banyak potensi lokal yang mempunyai potensi pasar yang luas, baik domestik maupun mancanegara, tetapi di tataran nasional masih kerap menjadi komoditas minor.

Ia memaparkan, dengan adanya Festival Panen Raya Nusantara di Mal Plaza Semanggi, maka pihaknya juga akan mencoba memperkenalkan pangan lokal terutama kepada kalangan milenial perkotaan.

Apalagi, lanjutnya, pada saat ini deras masuk kuliner dan jenis makanan moderen yang memiliki kecenderungan tidak sehat serta mengakibatkan permasalahan seperti obesitas.

Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KPRP) menginginkan program untuk pengembangan pangan lokal lebih diperkuat karena pada saat ini pengelolaannya masih tersisih dengan sejumlah komoditas prioritas yang ditetapkan pemerintah pusat.

"Pada sisi produksi, sampai dengan saat ini masih terfokus kepada komoditas tertentu saja seperti beras, jagung, kedelai dan daging serta gula misalnya," kata Koordinator KPRP, Said Abdullah.

Menurut dia, komoditas-komoditas tersebut menjadi pangan pokok masyarakat sehingga perlu terus dikuatkan ketersediaannya, tetapi juga mesti dikembangkan program peningkatan produksi pangan "lokal" lainnya yang sejalan dengan peningkatan produksinya.

Ditanya mengenai apakah berarti penentuan komoditas yang layak dikembangkan seharusnya diserahkan ke masing-masing daerah, Said menyatakan bahwa dalam penerapannya, pemda bisa menentukan apa dan bagaimana pangan dikembangkan, tetapi kerangka program dan anggaran mestinya dilakukan di tingkat pusat dan terkoordinasi lintas kementerian.

"Menjadi penting pemahaman ini karena hari ini semua wilayah di Indonesia dipandang sama, bahkan wilayah yang tidak memproduksi pangan yang utama semisal padi pun tetap diminta melakukan program peningkatan produksi padi," paparnya.

Said Abdullah juga menyatakan bahwa pemerintah perlu melecutkan semangat berbagai kalangan untuk mengembangkan pangan lokal di berbagai daerah Nusantara.

"Munculkan semangat untuk mengembangkan potensi pertanian atau pangan lokal. Pembangunan pertanian di konteks Indonesia semestinya tidak bisa diseragamkan," katanya.