Indonesia jadi kandidat "external auditor" IMO

Indonesia menominasikan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk menjadi external auditor IMO yang siap berkomitmen untuk memberikan jasa audit yang berkualitas tinggi dan cost-efficient (efisiensi biaya) bagi IMO

Jakarta (ANTARA) - Indonesia bersama dengan Italia dan Inggris menjadi kandidat external auditor International Maritime Organization (IMO) atau Organisasi Maritim Internasional untuk periode 2020 - 2023 pada sidang IMO Assembly ke 31 di Markas Besar IMO, London Inggris.

Adapun external auditor IMO yang saat ini dipegang oleh Ghana akan berakhir pada tahun ini setelah tiga tahun melaksanakan tugasnya.

Agenda pencalonan External Auditor IMO periode 2020 - 2023 merupakan satu rangkaian dengan pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan IMO Kategori C periode 2020 - 2021 yang pemilihannya akan dilaksanakan pada Jumat (29/11).

“Indonesia menominasikan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk menjadi external auditor IMO yang siap berkomitmen untuk memberikan jasa audit yang berkualitas tinggi dan cost-efficient (efisiensi biaya) bagi IMO,” ujar Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Agus menjelaskan Indonesia mengusulkan BPK kepada IMO untuk menjadi External Auditor berdasarkan pengalaman bergengsi BPK menjadi Auditor Eksternal bagi Badan Energi Atom Internasional (IAEA) pada periode 2016-2018, 2018-2019, dan 2019-2021.

Adapun pengajuan BPK sebagai Eksternal Auditor IMO ini selain untuk menunjukkan profesionalitas sekaligus untuk mendukung politik bebas aktif Indonesia.

“Apabila terpilih, selain mengaudit IMO, BPK juga akan mengaudit institusi pendidikan di bawah IMO, yakni WMU dan IMLI,” ungkapnya.

Selain menawarkan profesionalitas, BPK juga menawarkan efisiensi harga yang bisa menjadi pertimbangan lebih bagi IMO untuk dapat memilih BPK menjadi Eksternal Auditor IMO.

“Jasa audit yang ditawarkan oleh BPK bukan hanya financial audit, namun juga performance audit yang tidak ditawarkan oleh negara lain. Selain itu, BPK juga menawarkan biaya yang lebih rendah, sehingga tentunya dapat menjadi pertimbangan dari sisi efisiensi pengeluaran," ujar Agus.

Keseriusan Indonesia mencalonan BPK sebagai External Auditor IMO periode 2020 - 2023 terlihat dengan adanya serangkaian kegiatan baik nasional maupun internasional dimulai dengan melakukan lobi di berbagai kesempatan seperti Resepsi Diplomatik di Jakarta dan London serta Coffee Break yang dilakukan di sela-sela penyelenggaraan Sidang IMO di London, Inggris.

"Jika nanti BPK menjadi External Auditor IMO maka tentunya menunjukan eksistensi Indonesia dalam kancah maritim internasional yang diperhitungkan oleh negara-negara maritim di dunia," katanya.

Baca juga: Menhub Budi Karya sampaikan pengesahan Konvensi Internasional IMO

Baca juga: Menhub sampaikan komitmen Indonesia maritim dunia di Sidang IMO

Baca juga: Menhub galang dukungan pemilihan IMO di Inggris