"Jadi sulit untuk mengejar kota tetangga Depok seperti Kota Bekasi dan Tangerang Selatan. Depok itu butuh APBD yang partisipasif," kata Imam di Depok, Jumat.
Ketua Komisi IV DPRD Jabar ini mengatakan partisipasi anggaran dari Jawa Barat, DKI dan pusat harus dilakukan dan partisipasi dari pihak ketiga yang memungkinkan untuk membangun Depok.
APBD Provinsi Jawa Barat 2020 yang disahkan dalam sidang DPRD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp46 triliun lebih, dengan PAD Rp25,2 triliun lebih didominasi berasal dari pajak Daerah sebesar Rp23,65 triliun.
Menurut politisi PKS tersebut dalam APBD 2020 Jawa Barat Kota Depok mendapatkan dana bagi hasil pajak sebesar Rp602.321.316.153 menjadi peringkat ke 4 di bawah Kabupaten Bogor, Kota Bandung dan Kabupaten Bekasi. Tetapi hal ini meningkat dari tahun 2019 sebesar kurang lebih Rp111 miliar.
Hanya sayangnya hal ini tidak signifikan terhadap bantuan keuangan yang diperoleh Kota Depok hanya sebesar Rp70.238.207.200 dibanding dengan kota/kab yang ada di Jawa Barat sangat jauh sekali.
Seperti Kabupaten Tasikmalaya mendapat bantuan keuangan sebesar Rp744.621.796.002 dan Kabupaen Pangandaran sebesar Rp 596.864.930.057 dan Kabupaten Garut sebesar Rp 549.540.892.183
Dalam pembagian bantuan keuangan dari Pemprov Jawa Barat sudah ada rumusnya, walaupun demikian hasil rumusan tersebut terdapat selisih yang besar antara Depok dengan yang kota dan kabupaten lainnya.
Pewarta: Feru Lantara
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2019
