Diskusi panel menlu perempuan akan jadi forum utama BDF ke-12

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri akan menempatkan diskusi panel menteri luar negeri perempuan sebagai forum utama pada Forum Demokrasi Bali (BDF/Bali Democracy Forum) ke-12 sebagai salah satu bentuk pengubahan format pelaksanaan.

Hal itu disampaikan oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Cecep Herawan dalam temu media BDF di Jakarta, Kamis, menjelang gelaran forum itu pada 5-6 Desember mendatang di Nusa Dua, Bali.

"Tidak ada lagi general debate (mimbar umum) di mana perwakilan negara menyampaikan pandangan secara formal di podium, yang berubah menjadi format diskusi antara panelis terpilih dengan para delegasi yang hadir," kata dia.

Pemilihan menlu perempuan dalam sesi utama sesuai dengan tema yang diusung tahun ini, yaitu "democracy and inclusivity" serta sorotan pada isu peran perempuan.

"Sejauh ini yang sudah konfirmasi adalah menteri luar negeri perempuan dari Kenya dan Australia, dan diharapkan akan memberikan perspektif soal women leadership dari dua kawasan yang berbeda," ujar Cecep mengonfirmasi.

Terdapat empat panel lain yang disiapkan, yakni tiga panel diskusi yang sebelumnya merupakan forum-forum terpisah dalam rangkaian BDF serta satu panel diskusi dengan satu cakupan isu yang baru ditambahkan tahun ini.

Ketiga cakupan panel yang lama adalah panel pejabat pemerintah yang sebelumnya merupakan gelaran BDF secara umum, panel organisasi non-pemerintah dan media yang sebelumnya dikenal sebagai Bali Civil Society and Media Forum (BCSMF), juga panel diskusi antarpemuda dari sebelumnya Bali Democracy Students Conference BDSC).

"Hal baru yang muncul di BDF 2019 adalah panel D, di mana kami bekerja sama dengan KADIN Indonesia untuk mengangkat isu demokrasi di kalangan pelaku usaha, diharapkan kita bisa berbicara mengenai peran demokrasi terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi," kata Cecep.

Dalam panel ekonomi itu akan dibahas mengenai kemitraan antar-disabilitas sebagai isu khusus lain dalam bingkai demokrasi inklusif, selain isu peran perempuan.

Selain itu, Kemlu juga menyiapkan sesi diskusi panel mengenai demokrasi dalam pemilihan umum.

Sejauh ini Kemlu mengundang 140 negara dan organisasi internasional, dengan 81 di antaranya sudah melakukan konfirmasi kehadiran per hari ini. Sementara menteri dan wakil menteri luar negeri yang sudah mengonfirmasi masing-masing terdiri dari enam negara.

Menlu yang akan hadir berasal dari negara Palestina, Kenya, Kepulauan Solomon, Selandia Baru, Fiji, dan Australia. Sedangkan wamenlu dari Venezuela, Malaysia, Timor Leste, Singapura, Qatar, dan Maladewa.