Teten dorong kelompok usaha budidaya ikan untuk berkoperasi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mendorong kelompok usaha budidaya perikanan untuk berkoperasi agar memiliki kelembagaan yang kuat sehingga lebih mudah untuk meningkatkan skala usahanya.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki setelah menerima Dirjen Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan Slamet Subiakto di ruang kerja Menteri Koperasi dan UKM, Jakarta, Kamis, menyatakan siap menjalin sinergi program untuk penguatan dan pemberdayaan pembudidaya.

Menurut dia, sinergi sangat penting dalam rangka penguatan kelembagaan, peningkatan skala usaha, penyerapan tenaga kerja, peningkatan produksi, dan ekspor dari kelompok-kelompok usaha budidaya.

"Kami meminta dukungan kepada Menteri Koperasi dan UKM dalam bentuk penguatan kelembagaan termasuk pembentukan koperasi kepada pelaku usaha budidaya, karena bantuan di perikanan budidaya harus berbentuk koperasi," kata Dirjen Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan Slamet Subiakto.

Slamet mengatakan dari 6 juta pembudidaya ikan di Indonesia, umumnya masih berbentuk kelompok usaha dan yang berbentuk koperasi baru hanya sekitar dua persen.

Melalui penguatan kelembagaan dengan membentuk koperasi diharapkan akan mendorong budidaya lebih berkembang hingga mempermudah akses pembiayaan berbunga ringan seperti KUR.

Ia mengatakan, hal ini akan menjadikan pembudidaya menjadi kelompok usaha mandiri dan mampu naik kelas.

"Kelompok usaha budidaya yang selama ini mendapat intervensi penuh dari pemerintah setelah naik kelas dapat mengakses pembiayaan komersial dan menjadi mitra pembina baru kelompok-kelompok usaha baru," kata Slamet.

Karena itu, ia mengharapkan dukungan Kementerian Koperasi dan UKM memfasilitasi pembentukan koperasi bagi kelompok usaha budidaya agar prosesnya berlangsung cepat.

Dengan berkoperasi diharapkan para pembudidaya usahanya lebih terintegrasi, usahanya fokus dan lebih cepat untuk maju.

Ia mengatakan pihaknya akan segera mengirimkan data kelompok usaha budidaya di seluruh Indonesia agar penguatan kelembagaan segera dapat direalisasikan.