Respon anggapan tak signifikan, Kemlu: BDF bukan forum kepala negara

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri menegaskan Forum Demokrasi Bali (BDF/Bali Democracy Forum) bukan forum kepala negara, merespon anggapan bahwa forum tersebut menjadi kurang signifikan pada gelarannya yang akan memasuki tahun ke-12 pada 5-6 Desember mendatang.

"BDF tidak pernah dirancang sebagai forum kepala negara, melainkan cenderung pada ministerial level (setingkat menteri)," kata Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Cecep Herawan di Jakarta, Kamis.

Dia menambahkan bahwa ketika dimulai pada tahun 2008 di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, BDF ditujukan sebagai wadah pembahasan isu demokrasi dalam lingkup kawasan Asia-Pasifik.

Dalam perkembangannya, menurut Cecep, forum itu kemudian menunjukkan tren yang positif sehingga banyak negara di luar kawasan yang berminat untuk ikut terlibat.

"Beberapa delegasi tingkat menteri datang tidak hanya dari kawasan Asia-Pasifik sehingga tetap menunjukkan relevansi BDF untuk beberapa negara," katanya.

Berdasarkan data konfirmasi per hari ini, sebanyak enam negara akan mengirimkan menteri luar negerinya, yakni Palestina, Kenya, Kepulauan Solomon, Selandia Baru, Fiji, dan Australia.

Sementara enam negara lainnya akan mengirimkan wakil menteri luar negeri, yaitu Venezuela, Malaysia, Timor Leste, Singapura, Qatar, dan Maladewa.

Dari total 140 negara dan organisasi internasional yang diundang Kemlu untuk hadir, 81 di antaranya juga sudah melakukan konfirmasi kehadiran.

Pada gelaran BDF pada tahun-tahun awal, sejumlah kepala negara atau kepala pemerintahan tercatat hadir, misalnya pada BDF ke-1 yang dihadiri oleh Perdana Menteri Australia Kevin Rudd, dan BDF ke-2 dihadiri Perdana Menteri Jepang Yukio Hatoyama.

Pada beberapa BDF selanjutnya, perdana menteri atau presiden turut serta dalam forum tersebut. Sementara untuk tahun ini, belum ada kepala negara atau kepala pemerintahan yang mengonfirmasi kehadirannya.

"Bahwa pada gelaran tertentu pernah mengundang kepala negara, itu tidak dimaksudkan untuk menaikkan status BDF menjadi high-level summit (pertemuan tingkat kepala negara/pemerintahan)," ujar Cecep menekankan.

Selain itu, dia menyatakan forum yang akan digelar di Nusa Dua, Bali, itu bersifat "soft power atau sesuatu yang bukan menghasilkan dokumen yang diikuti semua negara sebagai keharusan, tetapi forum berbagi pengalaman dan juga melihat tren global terkait demokrasi."