Kota Bogor pelajari dua opsi atasi kerugian PDJT

Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kota Bogor masih mempelajari dua opsi hasil kajian sementara konsultan terhadap Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) yang terus merugi dan nyaris bangkrut.

Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat (Asperbangkesra) Pemerintah Kota Bogor, Dody Ahdiat di Kota Bogor, Rabu, mengatakan, kondisi PDJT saat ini sudah sangat sakit. Ibarat sakit kanker sudah stadium tertinggi.

"Karena itu, kami minta ke konsultan melakukan kajian secara khusus bagaimana sebaiknya solusi terhadap PDJT," katanya.

Dari kajian yang dilakukan konsultan, PT Bima Performa Indonesia, ada dua opsi solusi terhadap kondisi PDJT, yakni opsi optimis dan opsi pesimis.

Menurut dia, opsi optimisnya adalah dapat menyelamatkan PDJT untuk menjalankan program prioritas Pemerintah Kota Bogor di bidang transportasi.

"Ada usulan merekrut operator profesional, misalnya, dari Transjakarta atau dari Lorena atau meminta PSO (public service obligation)," katanya.

Kemudian, opsi pesimisnya, PDJT harus dibongkar total termasuk lembaganya.

"Langkah itu dapat dilakukan dengan cara dipailitkan melalui proses hukum di Pengadilan Niaga. Namun Pemkot Bogor masih menunggu Permendagri yang baru, mengenai pailit BUMN dan BUMD yang akan terbit pada Desember 2019," katanya.

Dody menegaskan, dua opsi itu masih akan dipelajari dan dikaji lebih rinci lagi. "Mudah-mudahan solusi terhadap PDJT, tidak berlarut-larut lagi," katanya.

Bicara aset, menurut dia, PDJT yang didirikan pada 2007 sebagai pengelola bus Trans Pakuan, semula memiliki bus sebanyak 40 unit, dengan karyawan termasuk sopir ada sebanyak 147 orang.

"Namun saat ini bus Trans Pakuan hanya tinggal lima unit lagi, yakni melayani rute Baranangsiang-Sentul pp," katanya.

Kondisi PDJT saat ini tidak memiliki kemampuan finansial sama sekali. "PDJT tidak mampu membayar kewajibannya sebagai BUMD, seperti membayar honor karyawan, membayar pajak serta membayar PAD kepada Pemkot," katanya.

Kondisi PDJT ini harus segera di atasi, tapi perlu dicari jalan terbaik karena kedua opsi itu terkait dengan keberadaan karyawan.
Baca juga: Trans Pakuan Pionir Pengguna Bahan Bakar "Jelantah"