"Selama ini ekonomi kreatif hampir semua berbasis kebudayaan di mana ada dimensi yang tidak dapat dikontrol. Tapi jika berbasis riset jauh lebih tinggi potensi yang dapat diprediksi untuk menyediakan solusi," jelas Kepala LIPI, Laksana Tri Handoko dalam Seminar Nasional "Tata Kelola Dana Perwalian Perfilman dan Implememtasi Insentif Pajak Film yang berdaya Saing dan Inklusif" di Jakarta, Rabu.
Melalui penelitian ini, LIPI ingin mendorong terwujudnya ekonomi kreatif berbasis riset yang bisa di create, direncanakan, dan diperhitungkan lifetime pelaksanaannya dan memiliki potensi lebih tinggi untuk diprediksi.
Baca juga: Bekraf sebut syarat film Indonesia agar dilirik investor
Secara lebih spesifik, kerjasama Bekraf dan LIPI mengkaji peran insentif fiskal bagi Industri Perfilman Indonesia dalam penelitian yang telah berjalan sejak 2018. Hasilnya, serangkaian insentif fiskal yang penting untuk penguatan ekosistem perfilman Indonesia masih menemui banyak kendala dan tantangan.
"Finansial merupakan salah satu komponen penting pembentuk ekosistem ekonomi kreatif untuk memajukan perfilman nasional, sama halnya dengan riset. Bagaimana LIPI juga selalu berupaya menciptakan ekosistem riset yang ramah inovasi dan invensi," terang Handoko
Handoko menjelaskan bahwa untuk hal kreatif, finansial memang bukanlah hal yg utama, namun berperan penting sebagai pendorong industri film. "Value utama bukan uangnya namun kreatifitasnya. Uang adalah seed money sebagai penggerak untuk membuat sesuatu yang tidak berpotensi bisnis menjadi memiliki visibilitas untuk menjadi bisnis, dalam hal ini film," kata handoko.
Baca juga: DNI dorong industri perfilman Indonesia
Sementara itu, Endah Wahyu Sulistianti, selaku Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyampaikan bahwa inisiasi Bekraf mengajak peneliti LIPI untuk meneliti kajian ini berangkat dari positioning paper yang diajukan oleh insan perfilman terkait banyaknya potensi subsektor perfilman dan hambatan pelaku perfilman dalam hal perpajakan dan bagaimana stimulus ekosistem perfilman.
"Kami memutuskan untuk secara khusus menelaah subsektor perfilman terkait insentif perpajakan dan menelurkan strategi kebijakan fiskal," terang Endah.
Dia mengatakan perlu adanya implementasi, salah satunya dengan mendorong adanya dana perwalian khusus perfilman.
Endah menjelaskan sebagai kelanjutan strategi kebijakan fiskal tersebut, ada 2 komponen penting dari penelitian ini yaitu bagaimana dana perwalian dapat ditatakelolakan dengan baik dan bagaimana mendorong tumbuhnya layar film nasional di berbagai daerah melalui insentif fiskal.
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Penerimaan Negara Robert Leonard Marbun, mengungkapkan bahwa meskipun saat ini perekonomian dunia sedang bergejolak, Indonesia siap menjadikan inu sebagai tantangan dan Kemenkeu siap untuk mendukung ekonomi kreatif perfilman nasional.
"Ketika dunia sedang bergejolak, ini adalah kesempatan kita. Kita bukannya tidak inovatif, cuma tidak tersalurkan dengan baik," jelasnya.
Pewarta: Afut Syafril Nursyirwan
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2019
