Beijing, (ANTARA News) - Pemerintah China tidak permasalahkan keputusan Indonesia yang melarang impor susu dan produknya asal China terkait skandal tercemarnya susu bubuk formula yang membahayakan kesehatan. "Keputusan pemerintah Indonesia melarang masuknya dan beredarnya susu impor asal China adalah suatu tindakan wajar dan pemerintah China tidak mempermasalahkan sikap tersebut," kata Dubes RI untuk China Sudrajat, di Beijing, Rabu. Pemerintah Indonesia melalui Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Husniah Rubiana Thamrin Akib, sebelum rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, Selasa, mengatakan pemerintah untuk sementara melarang impor susu dan produk susu dari China guna melindungi masyarakat dari kemungkinan mengonsumsi susu terkontaminasi melamine yang ditemukan di negara itu. Sudrajat mengatakan, tindakan yang diambil pemerintah Indonesia melarang sementara impor susu dan produknya dari China sudah tepat dan wajar dalam upaya untuk melindungi konsumen dari hal yang tidak diinginkan. Menurutnya, kekhawatiran pemerintah Indonesia terhadap kejadian yang menyebabkan ribuan bayi keracunan pasca mengkonsumsi susu sehingga harus melarang sementara impor, juga telah dilakukan oleh sejumlah negara di kawasan ASEAN dan negara-negara lain. "Adanya larangan impor sementara itu adalah kejadian wajar dan merupakan reaksi pasar dengan adanya kasus keracunan yang dialami ribuan bayi dan bahkan ada yang meninggal," kata Sudrajat. Pemerintah China sendiri juga telah melakukan langkah-langkah cepat untuk mencegah kian meluasnya peredaran susu terkontaminasi, tidak saja di pasar lokal tapi juga ke pasar ekspor. Berbagai langkah preventif seperti penarikan produk yang telah beredar di pasaran juga menghentikan sementara produk susu di pabrik, juga telah diinstruksikan dan dilakukan pihak berwenang. Keseriusan pemerintah menangani masalah ini, katanya, antara lain dengan berhentinya Menteri Badan Pengawas Kualitas, Pemeriksaan dan Karantina (AQSIQ) China Li Changjiang yang pada Senin sore (23/9), setelah sebelumnya sejumlah pejabat di Shijiazhuang, ibukota provinsi Hebei, China utara, tempat pabrik susu Grup Sanlu berlokasi. "Langkah pemberhentian dua pejabat tinggi China itu yang juga diikti sejumlah inspektur di daerah dan pusat terkait kasus itu, menunjukkan China tidak main-main dalam menangani masalah itu," katanya. Dubes Sudrajat yakin bahwa pemerintah China akan segera sanggup menyelesaikan skandal itu dan memulihkan kembali situasi normal perdagangan susu dan produknya, baik di pasar lokal maupun ekspor.(*)

Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2008