Pemerintah kembangkan BLK komunitas optimalkan angkatan kerja

Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi, melahirkan santri yang juga jadi entrepreneur

Karanganyar (ANTARA) - Pemerintah berupaya mengembangkan Balai Latihan Kerja (BLK) komunitas untuk mengoptimalkan angkatan kerja dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.

"Saat ini pemerintah sedang mengembangkan BLK komunitas, termasuk pada komunitas berbasis agama, bukan hanya agama Islam tetapi juga dikembangkannya BLK di wilayah dengan basis komunitas agama lain," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada Peresmian Gedung BLK Komunitas dan Gedung SMP Daarul Qur'an serta Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung SMA dan Perumahan Asatizh Daarul Qur'an di Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa.

Ia mengatakan di sepanjang tahun 2019 pemerintah sudah membangun sebanyak 1.125 BLK komunitas. Harapannya, pada tahun 2020 pemerintah akan kembali membangun 2.000 BLK komunitas.

"Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi, melahirkan santri yang juga jadi entrepreneur, di antaranya melalui BLK. Jadi agar tidak menambah jumlah pengangguran baru di Indonesia, disiapkan BLK yang membangun vokasi anak kita," katanya.

Ia mengatakan dengan BLK yang terus dibangun, harapannya bukan hanya dari sisi jumlah tetapi juga keberlanjutan dari lulusan BLK tersebut. Oleh karena itu, pemerintah akan memberikan pendampingan hingga dua tahun selanjutnya.

"Harapannya BLK komunitas di sini bisa menjadi bagian penting dari program pemerintah dan bisa mewujudkan Indonesia menjadi bangsa unggul tahun 2045 dan pada tahun yang sama Indonesia bisa menjadi satu dari lima negara besar di dunia," katanya.

Ia mengatakan pengembangan BLK komunitas merupakan salah satu bentuk realisasi visi dan misi pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode kedua ini.

"Setelah yang pertama fokus di pembangunan infrastruktur, untuk periode kedua ini konsentrasi pada pengembangan SDM. Bukan tanpa alasan, ini jadi prioritas pembangunan karena pada tahun 2020-2030 bangsa Indonesia akan mendapatkan bonus demografi," katanya.

Ia mengatakan pada masa itu 70 persen dari total penduduk Indonesia merupakan penduduk usia produktif.

"Kondisi ini akan menjadi bonus yang memberikan dampak luas jika kita mampu mengatur dan mengelolanya, tetapi akan jadi beban dan mudharat jika kita tidak mampu mengelolanya. Makanya kita menempatkan pembangunan SDM jadi prioritas pembangunannya. Upaya membangun SDM di konteks Kemenaker adalah meningkatkan kompetensi dan produktivitas angkatan kerja kita," katanya.