Bangkok (ANTARA News) - Kementerian Luar Negeri Thailand, Senin, mengatakan pihaknya tak mengetahui adanya perundingan dengan kelompok separatis Thailand selatan di Jakarta pada akhir pekan lalu. Jurubicara Kemlu Thailand, Tharit Jarungwat, mengatakan mereka datang hanya untuk memberitahukan laporan perundingan melalui media, dan bahwa para pejabat pemerintah tidak terlibat dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Bogor, yang ditengahi Wapres Jusuf Kalla. "Saya tak tahu informasi itu dan saya tak mendapat laporan mengenai hal tersebut," tutur Tharit kepada pers saat ditanya komentarnya mengenai perundingan antar kelompok separatis dan wakil Thailand yang dipimpin Komandan Wilayah Militer Keempat, Jenderal Kwanchart, yang juga penasehat militer perdana menteri sebelumnya, Samak Sundaravej. Kantor berita ANTARA mengutip jurubicara kepresidenan Dino Patti Djalal mengatakan, bahwa pemerintah Indonesia akan mengupayakan perdamaian di Thailand selatan melalui posisi sebagai fasilitator untuk perundingan antara pemerintah dan kelompok-kelompok separatis di wilayah itu. "Pertemuan pertama antara kedua pihak telah selesai dan menghasilkan beberapa kemajuan. Mereka sepakat untuk mengendalikan diri menghindari insiden-insiden yang bisa merusak proses perdamaian ini. Mereka sepakat tidak melakukan suatu pelanggaran," katanya. Kedua pihak juga setuju untuk mengadakan putaran kedua perundingan-perundingan 1-2 November, dan putaran ketiga pada pertengahan November, juga di Bogor. Menurut laporan, Kalla terpacu melakukan hal itu berdasarkan pengalaman perjanjian perdamaian Aceh pada 2005, yang mengakhiri konflik tiga dekade dengan separatis di sana. Lebih dari 3.300 orang telah tewas sejak Januari 2004 ketika kelompok separatis melanjutkan gerilyanya untuk mengupayakan kemerdekaan bagi mayoritas Muslim yang berbahasa Melayu di provinsi Pattani, Narathiwat dan Yala. Tharit juga mengatakan tak mungkin Thailand diwakili oleh perwakilan tingkat tinggi, pada saat pemerintah sekarang sedang sibuk membentuk pemerintahan baru setelah terpilihnya Somchai Wongsawat sebagai perdana menteri baru pekan lalu, menggantikan Samak. "Konflik wilayah selatan adalah masalah dalam negeri kami. Tetangga-tetangga kami mendukung kebijakan kami untuk memecahkan masalah dan mereka juga menawarkan kerjasama mereka untuk membantu kami," katanya, seperti dikutip Bernama. Menurut para pejabat pemerintah Thailand, Samak telah membawa masalah pemberontakan selatan itu kepada Kalla saat dia melakukan kunjungan resmi ke Indonesia beberapa bulan lalu. "Pihaknya meyakini adanya separatisme di Aceh. Karenanya Samak merasa perlu meminta bantuan Indonesia untuk memdekati mereka," kata seorang pejabat. Perundingan yang sama diselenggarakan di Jakarta April lalu, melibatkan beberapa tokoh penting Organisasi Pembebasan Pattani Bersatu (PULO) dan Koordinator BRN, dua kelompok separatis terbesar yang terlibat dalam konflik tersebut. Perundingan-perundingan juga diadakan di Jenewa dan Jeddah tahun lalu, tapi tidak melibatkan pejabat-pejabat tinggi Thailand, melainkan sejumlah akademisi yang berusaha membawa kedua pihak untuk berunding di meja perundingan. (*)
Pewarta:
Copyright © ANTARA 2008
