Jonan dijagokan jadi komisaris Garuda, ini tanggapan direksi

Jakarta (ANTARA) - Maskapai Garuda Indonesia menanggapi adanya kabar mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan yang akan menjadi komisaris maskapai BUMN itu.

“Kami belum tahu,” kata Direktur Niaga Garuda Indonesia Pikri Ilham Kurniansyah usai diskusi “Ngopi BUMN” di Jakarta, Selasa.

Pikri mengatakan pihaknya menunggu keputusan Menteri BUMN terkait rencana perombakan komisaris itu.

“Itu urusannya Menteri,” katanya.

Terkait rencana perubahan besar-besaran di tubuh Garuda apabila Jonan ditunjuk untuk mengawasi maskapai pelat merah itu, Pikri menyarankan untuk menanyakan langsung ke mantan Menteri Perhubungan itu.

“Tanya Pak Jonan,” katanya.

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti belakangan ramai dibahas di media sosial setelah kedua sosok ini disebut-sebut akan ditempatkan sebagai pejabat di BUMN.

Jonan dinilai cocok mengurusi BUMN penerbangan, sedangkan Susi Pudjiastuti disebut-sebut masuk menangani BUMN perikanan.

Kementerian BUMN menginginkan adanya evaluasi terhadap perusahan-perusahaan BUMN, termasuk adanya para mantan menteri yang disebut masuk dalam bursa perusahaan pelat merah, seperti Jonan dan Susi, maupun mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

“Kita mengevaluasi BUMN-BUMN lain setelah lima yang besar, mau Garuda dan lain-lain, kita evaluasi semua,” kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga.

Jonan disebut-sebut akan ditempatkan sebagai komisaris Garuda Indonesia, sementara itu Susi dikabarkan akan menjadi komisaris Perum Perikanan Indonesia (Perindo) dan Rudiantara akan jadi bos PLN.

Setelah merombak lima besar BUMN itu, di antaranya PT PLN, PT Pertamina, Bank Mandiri, Inalum dan BTN, saat ini Kementerian BUMN juga akan mengevaluasi BUMN lainnya.

“Nanti lihat saja, masih belum diketahui,” katanya.

Arya mengatakan kepastiaannya setelah Menteri BUMN Erick Thohir kembali dari Korea Selatan pada 29 November mendatang.

Arya mengaku belum menerima surat resmi bahwa keputusan tersebut, ia masih menunggu keputusan Menteri BUMN Erick Thohir.

“Karena suratnya belum kami lihat, surat kan sampainya ke Pak Erick Thohir. Pak Erick masih di luar negeri jadi kita nunggu Pak Erick balik dari Korea Selatan sampai Jakarta baru kita lihat suratnya itu, karena strategies langsung ke Pak Menteri, baru kita tahu isinya, karena pasti isinya enggak hanya masalah Dirut tapi semua, supaya klop apa saja yang ada itu bisa kita ketahui,” katanya.