Politik kemarin, BPHN tetapkan 86 usulan RUU hingga payung hukum ormas

Jakarta (ANTARA) - Terdapat beberapa berita politik kemarin (Senin, 25/11) yang menjadi perhatian pembaca dan masih menarik untuk dibaca, mulai BPHN tetapkan 86 usulan RUU pada prolegnas hingga rencana payung hukum pembinaan ormas.

Berikut sejumlah berita politik kemarin yang masih menarik untuk dibaca hari ini:

BPHN tetapkan 86 usulan RUU pemerintah pada prolegnas 2020—2024

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menetapkan 86 usulan rancangan undang-undang (RUU) di lingkungan pemerintah untuk masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) jangka menengah tahun 2020—2024.

Dari 86 usulan RUU tersebut, 27 di antaranya masuk dalam prolegnas prioritas 2020, lima RUU merupakan hasil putusan operan dari DPR periode sebelumnya.

"(Alasan pemilihan RUU masuk prolegnas) Kami membuat ada tingkatannya, ada tolak ukurnya. Dari mulai konsepsinya, kemudian juga mendengar masukan dari masyarakat," ujar Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Djoko Pudjirahardjo di Jakarta, Senin.

Selengkapnya di sini

Gibran enggan tanggapi wacana pencalonan presiden

Gibran Rakabuming Raka enggan menanggapi wacana pencalonan presiden yang digulirkan oleh sejumlah pihak, termasuk musisi Iwan Fals.

"Saya masih mau fokus pada Wali Kota, kok, ngomongin presiden," katanya usai mengisi acara bincang bisnis bertema ekonomi digital di De Tjolomadoe Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Senin.

Dari syarat pencalonan presiden, dia mengakui belum memenuhinya, salah satunya usia.

Selengkapnya di sini

Megawati hadiri nobar film Nagabonar Reborn

Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri menghadiri acara nonton bareng (nobar) film Nagabonar Reborn di Plaza Senayan, Jakarta, Senin.

Megawati hadir bersama Ketua DPR RI Puan Maharani sekitar pukul 17.22 WIB.

Puan Maharani dalam film Nagabonar Reborn tersebut menjadi salah satu pemain di film tersebut.

Selengkapnya di sini

Wapres Ma'ruf tunjuk delapan stafsus

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin telah menunjuk delapan orang staf khusus yang akan membantunya selama menjalankan tugas selama 5 tahun periode pemerintahan Kabinet Indonesia Maju.

Delapan nama staf khusus wapres itu sudah mendapat surat keputusan presiden dan diumumkan Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi kepada wartawan di Jakarta, Senin.

"Beliau baru saja memanggil delapan staf khusus yang sudah mendapatkan surat keputusan dari Presiden," ucap Masduki.

Selengkapnya di sini

Ormas meningkat, Kemendagri rencanakan payung hukum pembinaan ormas

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana membentuk kerja sama antara Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tentang pembinaan organisasi kemasyarakatan (ormas).

"Usulan tersebut salah satunya membentuk payung hukum kerja sama Kemendagri, Kemendikbud, Kemnaker, dan Polri dalam pembinaan ormas," ujar Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara Penganugrahan Ormas Award 2019 di Hotel Kartika Chandra Jakarta, Senin.

Selengkapnya di sini