... lillahi ta'ala, bekerja saja. Untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara...Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purnawirawan) Tito Karnavian, mengaku tak terpengaruh dengan adanya hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO).
Survei IPO menyatakan dia tidak cocok menjabat sebagai menteri dalam negeri dan menurut dia tidak perlu diambil hati, sebab itu hanya survei.
"Saya lillahi ta'ala, bekerja saja. Untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara," ujar dia, kepada wartawan di Jakarta, Senin.
Menurut dia, kesempatan yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa melalui penunjukan Presiden Joko Widodo adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan kelak. "Saya bertekad dan berkomitmen untuk melakukan dengan sebaik-baiknya," kata Karnavian.
Baca juga: Izin Ormas FPI masih dikaji, ini kata Mendagri
Ia menyatakan, dia memiliki pengalaman dalam membangun kerja sama dengan pemerintah daerah.
"Sebelumnya saya mantan kepala Kepolisian Daerah dua kali, di Papua dan Metro Jaya. Sebagai kapolri tiga tahun tiga bulan. Mudah-mudahan jadi bekal buat saya untuk bekerja di Kemendagri," kata dia.
Baca juga: Mendagri: Pemerintah inginkan kolaborasi dengan ormas
Meski jabatan menteri dalam negeri adalah hal baru baginya, dia mengatakan dalam sebulan ini, dia telah belajar melaksanakan kegiatan secara baik untuk menjalankan perintah Jokowi.
Salah satunya dengan mengumpulkan pada kepala daerah di Pusat Pertemuan Internasional Sentul, Jawa Barat, untuk menyesuaikan program antara pemerintah pusat dengan daerah.
Baca juga: Kemendagri: Isi survei IPO tak mewakili keseluruhan masyarakat
Ia mengaku tak segan menyerap ilmu dari para staf-staf Kementerian Dalam Negeri yang dia nilai banyak yang pintar-pintar dan sangat membantu membentuk kerja sama tim yang baik.
"Saya tahu bahwa teman-teman Kemendagri juga banyak yang pintar-pintar. Saya juga menyerap, memanfaatkan, memberdayakan teman-teman di Kementerian Dalam Negeri sekali lagi, untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara," kata dia.
Baca juga: KPK respons pernyataan Mendagri soal OTT kepala daerah
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019
