Ketua DPR: Pemerintah wajib tingkatkan kesejahteraan guru

DPR mendorong pemerintah agar segera mengeluarkan aturan tentang pengangkatan guru honorer

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pemerintah wajib meningkatkan kesejahteraan serta kapasitas dan kompetensi guru karena merupakan ujung tombak pembangunan sumber daya manusia yang menjadi fokus program pemerintah periode 2019-2024.

"Guru adalah pondasi pondasi pembangunan sumber daya manusia. Profesi guru merupakan pekerjaan yang memiliki peran yang besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa," kata Puan melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu menilai beban para guru dalam mengajar dan tugas-tugas lainnya belum sebanding dengan kesejahteraan hidup mereka.

Puan mencontohkan masih banyak guru yang harus berjuang dengan penghasilan yang rendah dan status honorer di berbagai daerah. Karena itu, dia mendorong pemerintah segera mengangkat para guru honorer yang dinyatakan lolos sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

"Hal itu sudah pernah dibahas dalam rapat kerja Komisi II. Mereka sudah meminta Badan Kepegawaian Negara segera menangani persoalan itu," tuturnya.

Puan mengatakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) masih terkendala dengan aturan untuk melaksanakan hal itu. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai pembuat aturan belum mengeluarkan keputusan.

"Karena itu, DPR mendorong pemerintah agar segera mengeluarkan aturan tentang pengangkatan guru honorer yang lolos sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada Februari 2019," katanya.

Puan juga berharap para guru mengembangkan sistem belajar yang kreatif dan interaktif untuk meningkatkan literasi membaca, kemampuan matematika, dan sains para siswa.

"Salah satunya dengan mengajak siswa aktif berdiskusi," ujarnya.