"Ego sektoral antarkementerian/lembaga masih menjadi penghambat utama kenapa kebijakan satu peta Indonesia belum terwujud," katanya di Kupang, Senin.
Ketua Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Nusa Tenggara Timur itu mengatakan, Presiden Jokowi pada awal masa pemerintahan periode pertamanya telah meminta adanya satu peta (one map policy) di Indonesia.
Dengan satu peta, lanjutnya, maka pembangunan diharapkan lebih mudah dan cepat karena berbagai hal bisa dipetakan secara jelas seperti masalah kehutanan, pembangunan infrastruktur, dan lain sebagainya.
Baca juga: Kebijakan Satu Peta dinilai buat iklim investasi lebih baik
Baca juga: BIG: Kebijakan satu peta dorong penyelesaian konflik agraria
Baca juga: Kalteng dukung percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Nasional
Dosen Fakultas Peternakan dan Pasca Sarjana di Undana Kupang itu mengatakan, namun ketika ketika dirinya diundang pemerintah pada awal 2019 untuk ikut membicarakan kebijakan ini dan diketahui bahwa ego sektoral masih menjadi penghambat utama.
"Hanya karena definisi yang dianut berbeda, antarbeberapa kementerian saling membatalkan rancangan yang ada," katanya.
Padahal kebijakan satu peta ini secara teknis sangat gampang diwujudkan karena semua tinggal dipetakan saja. "Persoalannya ketika menuju tempat tertentu menjadi ini, jadi itu, ada banyak kepentingan. Ego sektoral masih menjadi persoalan yang luar biasa di negara kita," kata Ludji.
Untuk itu, dia berharap pemerintah pusat hingga daerah secara serius melakukan koordinasi, integrasi, dan sinergi antarberbagai pihak.
Menurutnya, kebijakan satu peta merupakan harapan besar berbagai pihak, namun di lain sisi, pihak-pihak yang memiliki kekuasaan sangat sulit untuk saling berkoordinasi.
"Ini yang barangkali harus terus disuarakan bagaimana koordinasi, integrasi, dan sinergi harus dibangun secara baik karena jika ini lemah maka kebijakan satu peta tak akan bisa diwujudkan," katanya.
Pewarta: Aloysius Lewokeda
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
