Panitia Reuni Akbar 212 tak permasalahkan Ahok jadi pejabat BUMN

Jakarta (ANTARA) - Ketua Panitia Reuni Akbar 212 Awit Masyhur menyatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi komisaris BUMN dalam reuni akbar yang digelar pada 2 Desember mendatang.

"Enggak masalah kalau itu (pemerintah mengangkat Ahok jadi Komisaris Utama Pertamina) mah," kata Awit saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.

Menurut Awit, kasus penistaan agama yang pernah dilakukan Ahok sudah selesai sehingga Alumni 212 pun tidak mempermasalahkannya.

Yang terpenting, kata Awit, setelah menjadi pejabat negara Ahok tidak lagi menyinggung masalah agama.

"Yang penting jangan singgung masalah agama lagi. Itu kan urusan jabatan di BUMN. Kami sudah tidak ada urusan ke sana," ujarnya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut resmi menjabat Komisaris Utama PT Pertamina.

"Insya Allah sudah putus dari Beliau, Pak Basuki akan jadi Komut (Komisaris Utama) Pertamina," ujar Erick di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/11).

Dalam undangan yang disebar di media sosial, acara Reuni 212 menggunakan tajuk Munajat dan Maulid Akbar #ReuniMujahid212. Acara akan dimulai dengan Shalat Tahajud dan Subuh berjamaah pada 2 Desember 2019.

Aksi 212 pertama kali digelar 2016 terkait desakan untuk dilakukan pemidanaan terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dituduh menista agama.

Tuduhan itu ditujukan kepada Ahok saat
kontestasi pilkada yang tengah diikuti bersama rivalnya, Anies Baswedan. Tahun ini adalah tahun ketiga Reuni Akbar 212 digelar.
Baca juga: Polri belum terima surat pemberitahuan acara Reuni Akbar 212
Baca juga: GNPF pastikan gelar peringatan 212