Tamiang Layang (ANTARA) - PT Patra Jasa, anak dari perusahaan PT Pertamina kembali menutup akses jalan tambang PT Rimau Electric Mining dan PT Senamas Energindo Mineral di jalan eks Pertamina (Industri Raya) di Desa Jaweten Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, dengan menggunakan dua unit armada angkutan jenis tronton.

Aksi penutupan akses jalan akhirnya mengundang ratusan warga berunjuk rasa dan meminta PT Patra Jasa membuka akses jalan tersebut dengan memindahkan posisi tronton yang diparkirkan menghalang.

"Penutupan jalan ini dilakukan sudah dua pekan sejak pekan pertama November 2019," kata koordinator aksi unjuk rasa Edy Sinta Sinurat di Desa Jawiten Kecamatan Dusun Timur, Jumat.

Menurut dia, dampak penutupan tersebut, dirinya dan ratusan warga lainnya yang memiliki kredit armada angkutan batu bara terancam ditarik leasing dan akan miskin.

"Kami menuntut keadilan agar kami bisa mengangkut batu bara. Karena ditutup PT Patra Jasa, kami tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti beli beras dan lainnya," katanya.

Untuk itu, PT Patra Jasa diminta membuka akses jalan tersebut agar masyarakat yang tergabung dalam pemilik angkutan dan karyawan bisa bekerja dan menafkahi keluarga seperti sedia kala. Warga menggunakan jalan eks Pertamina sebagai jalan angkutan tambang selama 10 tahun.

Dampak lainnya, pasokan batu bara untuk PLTU di Desa Jaweten, Kecamatan Dusun Timur juga terganggu sehingga suplai listrik untuk PLN yang dialirkan kembali ke masyarakat ikut terganggu.

Baca juga: Patra Jasa targetkan laba bersih Rp202 miliar

Baca juga: PT Patra Jasa kini jadi pengembang properti dan hospitality

Tokoh masyarakat Desa Jaweten Horman menyatakan Jalan eks Pertamina sudah puluhan tahun digunakan masyarakat sebagai akses jalan kendaraan umum, angkutan kayu, angkutan sawit dan angkutan batubara.

PT Pertamina (dulu Permina) melakukan ganti tanam tumbuhan untuk membuat jalan sebagai akses angkutan sarana bor ke wilayah Tabalong, Kalimantan Selatan. Setelah puluhan tahun, jalan tersebut dibiarkan terbengkalai tidak terpelihara.

Pada 2015 dan 2017 lalu, PT Pertamina mengklaim memiliki sertifikat hak pakai sebanyak 17 lembar atas jalan eks Pertamina. Ada beberapa warga menduga sertifikat hak pakai yang diterbitkan mala administrasi.

"Ganti rugi tanam tumbuh dengan masyarakat saat membuat jalan disebutkan dengan luas 17 hektare sedangkan dalam keterangan di sertifikat hak pakai berjumlah 78 hektar," kata Horman

Dampak tidak beraktivitasnya PT SEM dan REM berakibat pada dirumahkannya 1.700 orang karyawan yang notabene adalah warga lokal Barito Timur.

Perwakilan karyawan yang dirumahkan Eko Hartono mengatakan, warga sangat membutuhkan pekerjaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup.

"Kami minta akses jalan tambang kami dibuka sehingga kami bisa bekerja untuk memberi makan isteri dan anak. Kami minta keadilan seadil-adilnya," kata Eko.

Ketua Ombusman RI Perwakilan Kalteng Thoeseng Asang yang berada di lokasi penutupan akses jalan mengatakan melakukan pemantauan terhadap aksi yang dilakukan PT Patra Jasa selaku anak perusahaan PT Pertamina.

"Kami harapkan PT Patra Jasa atau PT Pertamina tidak melakukan penutupan dan taat azas atau negara di atas negara karena empat lembaga negara sudah menangani permasalahan ini," katanya.

Baca juga: Patra Comfort Bandung raih penghargaan PHRI

Baca juga: Patra Jasa gandeng perusahaan Saudi kelola hotel di Mekkah

Keempat lembaga negara tersebut yakni Pemkab dan DPRD Barito Timur, Pemprov Kalteng dan Ombudsman RI dengan menekankan agar akses jalan untuk masyarakat mengangkut batu bara tetap dibuka mengingat sebagai mata pencaharian yang berdampak pada sistem perekonomian daerah.

Selain itu, pasokan batu bara ke PLTU di Desa Jaweten akan berdampak pada listrik yang digunakan masyarakat maupun instansi pelayanan publik. Hal ini akan memicu masalah baru.

Aparat Polres Barito Timur dibantu aparat TNI Kodim 1012 Buntok melaksanakan pengamanan agar tidak terjadi kericuhan atau bentrok antar warga.

Kapolres Barito Timur AKBP Zulham Effendy mengatakan kehadiran untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan.

"Permasalahan antara PT Pertamina dengan pihak perusahaan dalam rangkaian yang panjang dari tahun sebelumnya dan hari ini merupakan dampak atau imbas dari permasalahan yang belum selesai," kata Zulham.

Menurut dia, ada 14 perusahaan yang telah bekerja sama dengan PT Pertamina dalam pemanfaatan jalan sebagai akses angkutan. Sedangkan PT SEM belum bekerja sama dengan alasan perlu kajian lagi agar jalan sebagai akses hauling yang aman dan kondusif.

"Kami berharap selama penyelesaian permasalahan ini berlangsung atau hingga ada gugatan hukum akan tetap bisa kondusif," kata Akpol 2000 itu.

Pantauan di lapangan, PT SEM akhirnya melebarkan jalannya agar bisa mengakses ke jalan eks Pertamina. Setelah akses jalan terbuka dan mediasi yang difasilitasi Kapolres Bartim AKBP Zulham Effendy berhasil, ratusan warga dan aparat kepolisian akhirnya pulang.

Beberapa saat kemudian, PT Patra Jasa menutup lagi akses jalan untuk PT SEM dan REM menggunakan kendaraan truk tangki air sejajar dengan tronton yang sebelumnya menghalangi jalan.

Kepala Operasional PT Patra Jasa I Made Wirya tidak bisa dikonfirmasi via telepon selulernya tidak mengangkat saat dihubungi berulang kali.

PT Patra Jasa anak usaha PT Pertamina menargetkan meraih laba bersih Rp202 miliar atau naik 50 persen lebih dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar Rp133 miliar dengan melaksanakan transformasi bisnis.

Sesuai dengan transformasi yang sudah dilakukan, Patra Jasa yang awalnya hanya melakukan manajemen hotel dan resort, kini berkembang merambah properti, dan multi layanan dengan tujuan untuk mendongkrak revenue.*

Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019