Jakarta, (ANTARA News) - Bank Tabungan Negara (BTN) akhirnya mendapat persetujuan melepas saham baru kepada publik (IPO) dari Komisi XI DPR-RI setelah menunggu hampir tiga tahun. Rapat Kerja yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil berjalan alot dimulai pukul 8.00 WIB serta baru berakhir pukul 15.00 WIB, Kamis. Dalam rapat yang dipimpin Asman Habnur it, DPR akhirnya menyetujui rencana IPO BTN sebesar 30 persen bersama dua BUMN lain PT.Garuda Indonesia 40 persen dan PT.Krakatau Steel 30 persen. "Sedangkan jadwal IPO BTN sendiri diserahkan kepada pemerintah dan manajemen BTN menunggu jadwal waktu yang tepat untuk mendapatkan hasil yang optimal," kata Asman. Dalam rapat yang berlangsung penuh dengan interupsi tersebut baru berakhir setelah Menteri Keuangan mengingatkan, agar anggota Komisi XI DPR-RI dapat memanfaatkan waktu karena semua direksi BUMN yang akan IPO sudah hadir. Direktur Utama BTN, Iqbal Latanro tidak mampu menyembunyikan rasa gembiranya serta menyampaikan apresiasi kepada anggota Komisi XI DPR-RI serta berjanji tidak menyia-nyiakan kepercayaan yang sudah diberikan. "Kami berharap dari hasil IPO nantinya akan mendapatkan dana Rp2 triliun yang akan dipergunakan untuk memperkuat modal sehingga kapasitas menyalurkan kredit juga semakin meningkat," ujar dia. Menurut dia, dengan adanya tambahan dari hasil IPO diharapkan struktur modal menguat menjadi Rp4,7 triliun sehingga kredit diproyeksikan tahun 2009 mencapai Rp32,8 triliun dengan asumsi IPO dilaksanakan tahun 2008. Alokasi kredit sebesar itu akan dipergunakan membiayai 260.350 unit Rumah Sederhana Sehat (RSH) tahun 2009 senilai Rp15,6 triliun, sedangkan untuk Rusunami maka dapat dibiayai 250.000 unit, ujar dia. Menurut Iqbal dengan adanya IPO maka rasio kredit dibanding tabungan (Loan to Deposit Ratio, LDR) diproyeksikan 105,05 persen di tahun 2008 menjadi 144,93 persen pada 2012. Iqbal mengibaratkan, persetujuan IPO Komisi XI DPR-RI sebagai passport ke luar negeri agar nantinya tinggal membeli tiket pesawat untuk menuju ke tempat yang diinginkan. Dalam Raker tersebut, pimpinan sidang berpesan kepada direksi BTN agar memanfaatkan kepercayaan dengan baik dengan menjalankan kebijakan lebih transparan dan berpihak kepada masyarakat sesuai Gerakan Nasional Pembangunan Sejuta Rumah (GNPSR) yang selama ini menjadi program pemerintah, ujar dia.(*)

Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2008