Pemerintah bahas kebijakan pengadaan alutsista

Jangan sampai pengadaan alat utama sistem persenjataan kita dilakukan dengan teknologi yang sudah usang, ketinggalan, dan tidak sesuai dengan corak peperangan di masa yang akan datang

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah membahas kebijakan pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) sebagai upaya memperkuat pertahanan negara dan berfokus kepada investasi di industri pertahanan.

"Pertama, road map-nya harus jelas dalam pengembangan industri alat utama sistem persenjataan dalam negeri mulai dari hulu sampai hilir, dengan melibatkan baik BUMN maupun swasta sehingga kita bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor alutsista dari luar negeri," kata Presiden Joko Widodo dalam sambutan pembukaan rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta pada Jumat.

Menurut Presiden, dalam setiap pengadaan alat pertahanan juga harus memastikan alih teknologi dan program kerja sama dengan negara lain.

Kepala Negara menegaskan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang industri pertahanan dapat ditingkatkan.

Presiden dua periode itu meminta kebijakan pengadaan alutsista mempertimbangkan kemajuan teknologi yang berubah dengan cepat.

"Jangan sampai pengadaan alat utama sistem persenjataan kita dilakukan dengan teknologi yang sudah usang, ketinggalan, dan tidak sesuai dengan corak peperangan di masa yang akan datang," demikian Presiden.

Sejumlah pejabat yang turut hadir antara lain Menko bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Selain itu Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Tatang Sulaiman, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Yuyu Sutisna juga hadir dalam rapat yang dimulai pada 13.35 WIB itu.