Jakarta (ANTARA News) - Bank BTN mendapat persetujuan privatisasi dari DPR melalui pola penjualan saham kepada publik (IPO) atau "go public" maksimal 30 persen, demikian salah satu kesimpulan Rapat Kerja Kementerian BUMN dan Depkeu dengan Komisi XI DPR di Gedung MPR/DPR-RI, Jakarta, Kamis. Dengan melepas 30 persen sahamnya, perusahaan perbankan milik negara ini memproyeksikan memperoleh dana sebesar Rp2 triliun yang akan digunakan untuk membangun infrastruktur, pengembangan teknologi dan pengembangan jaringan bisnisnya. Selain itu, dana hasil IPO juga untuk memperkuat struktur modal perusahaan dalam rangka ekspansi kredit guna membantu Program Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah (GNPSR) dan Rumah Susun Sederhana. Berdasarkan catatan Antara, setelah menjadi perusahaan publik, Bank BTN memproyeksikan laba bersih melonjak menjadi Rp1,4 triliun pada 2012 dari proyeksi laba bersih tahun 2008 sebesar Rp472 miliar. Pada priode sama, Perseroan juga menargetkan memperoleh pendapatan Rp36,12 triliun atau meningkat dari proyeksi pendapatan akhir 2008 sebesar Rp22,9 triliun. Rasio utang atau LDR (loan to deposit ratio) akan meningkatn dari 105,05 persen pada 2008 menjadi 144,93 persen pada 2012. Rencana IPO BTN telah diajukan sejak 2005 ketika Kementerian BUMN dipimpin Menneg Sugiharto, namun tidak disetujui Kementerian BUMN selaku kuasa pemegang saham. Pemerintah ketika itu berencana menggabungkan BTN atau diakuisisi dua bank bank BUMN lainnya yaitu Bank Mandiri dan Bank BNI. Ketika Kementerian BUMN dipimpin Sofyan Djalil, IPO kembali mengemuka dan mendapat respon positif DPR. "Izin IPO sudah dikantongi, tinggal bagaimana implementasinya," kata Sofyan. Meski begitu, IPO akan disesuaikan dengan kondisi pasar dengan harapan memperoleh hasil yang optimal baik bagi pemerintah maupun untuk BUMN bersangkutan. "Selanjutnya kita (Kementerian BUMN) akan bicara soal kondisi pasar karena telah menunjuk lembaga penunjang. Tinggal menentukan saja," kata Sofyan. Sementara itu, Dirut BTN Iqbal Latanro menyebut izin IPO dari DPR telah membuat manajemen lebih berkonsentrasi pada pengembangan BTN sebagai bank penyedia perumahaan bagi masyarakat dalam bentuk rumah sederhana maupun rumah susun. "Ini keputusan yang penting bagi perusahaan. Soal kapan realisasinya, diupayakan tahun ini juga (2008)," harap Iqbal. Ia juga berharap, penambahan modal hasil IPO akan membuat perusahaan dapat meningkatkan kemampuan menyalurkan kreditnya. "IPO juga berdampak pada peningkatan kemampuan pendanaan seperti obligasi 'sub-debt,' pertumbuhan dan peningkatan nilai pemegang saham," kata Iqbal. (*)
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2008
