Bulog usulkan pemerintah beri modal awal Rp20 triliun untuk serap CBP

Selama ini pengadaan beras CBP, kami menggunakan uang pinjaman dari perbankan

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog mengusulkan agar Pemerintah memberikan modal awal sebesar Rp20 triliun agar BUMN sektor pangan tersebut dapat melakukan pengadaan serap gabah secara maksimal untuk stok cadangan beras pemerintah (CBP).

"Pemberian modal kerja untuk pengadaan beras CBP. Selama ini pengadaan beras CBP, kami menggunakan uang pinjaman dari perbankan. (Dana awal) kurang lebih sebesar Rp20 triliun," kata Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso pada rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Kamis.

Budi Waseso atau akrab disapa Buwas menjelaskan pemberian modal awal dimaksudkan agar Bulog tidak harus melakukan pinjaman kredit dan pertambahan bunga berjalan dari perbankan.

Pada tahun ini, Pemerintah menugaskan pengadaan beras sebesar 1,8 juta ton, namun hingga 18 November 2019, realisasinya baru mencapai 1,14 juta ton atau sebesar 63,6 persen dari target.

Sayangnya, penugasan penyediaan stok tersebut tidak dibarengi dengan kebijakan penyaluran beras, sehingga stok CBP pun berlebih. Bulog pun baru akan mengeluarkan stok CBP jika ada penugasan dari pemerintah.

Di sisi lain, pemerintah baru akan melakukan pembayaran kembali kredit tersebut setelah penyaluran beras berhasil direalisasikan. Bahkan, pencairan dana CBP dari pemerintah tidak selalu dilakukan pada awal tahun.

Berdasarkan PMK 88/PMK.02/2019, dana untuk pengadaan CBP 2019 sebesar Rp2,5 triliun. Dari anggaran tersebut, pemerintah menggunakan patokan Harga Pembelian Beras (HPB) Rp9.583 per kilogram (kg) dengan mekanisme pembayaran menggunakan pola penggantian selisih. Dari aturan tersebut, pemerintah hanya membayarkan selisih dari harga beras yang dijual Bulog ke pasar.

"CBP itu adalah beras cadangan pemerintah, jadi kita tidak bisa menjual CBP kecuali ada penugasan. Berarti, selama tidak ada penugasan, ini akan 'stuck' berasnya, sedangkan bunga (bank) sendiri terus berjalan," kata Buwas.

Terhitung hingga September 2019, Bulog masih memiliki utang atau pinjaman yang diselesaikan sebesar Rp28 triliun untuk pengadaan sejumlah komoditas, termasuk beras.