Jakarta (ANTARA News) - Komisi XI DPR RI menyetujui usulan pemerintah memrivatisasi tiga BUMN yaitu Krakatau Steel, Bank BTN, dan Garuda Indonesia melalui penawaran saham kepada publik (IPO). Persetujuan privatisasi itu disampaikan Komisi XI melalui Rapat Kerja dengan Kementerian BUMN dan Departemen Keuangan di Gedung MPR/DPR di Jakarta, Kamis. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi XI Asman Abnur juga memutuskan bahwa pelaksanaan IPO tiga BUMN itu sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah dengan memperhatikan waktu yang tepat sehinga menguntungkan pemerintah maupun BUMN. Sedangkan usulan privatisasi melalui IPO empat BUMN lainnya PTPN III, IV, VII dan PT Yodya Karya belum disetujui, pemerintah dan DPR sepakat ada pendalaman di Komisi XI, apakah melalui Pleno atau dibahas melalui Panitia Kerja (Panja). PT Krakatau Steel yang sahamnya 100 persen saham dimiliki pemerintah disetujui IPO maksimal 30 persen dengan target penerimaan Rp3 triliun-Rp4 triliun. IPO produsen baja ini dimaksudkan untuk mendukung rencana pengembangan usaha yang memerlukan dana sekitar Rp16,4 triliun dalam tiga tahun atau hingga 2010. BTN dengan kepemilikan saham pemerintah 100 persen, diperbolehkan menjual maksimal 30 persen saham kepada publik. Dengan asumsi IPO BTN terealisasi pada kuartal IV 2008, maka perseroan menargetkan pendapatan mencapai Rp36,12 triliun pada 2010, meningkat dari proyeksi pendapatan akhir 2008 sebesar Rp22,9 triliun. Pada saat bersamaan laba bersih BTN diperkirakan menjadi Rp1,39 trilun melonjak dari sebelumnya Rp472 miliar. Demikian halnya dengan LDR diproyeksikan 105,05 persen di tahun 2008 menjadi 144,93 persen pada 2012. Sementara itu PT Garuda Indonesia dengan kepemilikan saham pemerintah 95,44 persen, diizinkan IPO dengan melepas saham maksimal 40 persen. Perseroan menargetkan dana hasil IPO mencapai Rp4,2 triliun, di mana sebanyak Rp2,5 trilun untuk membayar utang, dan Rp1,7 triliun untuk menambah jumlah armada pesawat. Dengan pelaksanaan IPO, pada 2012 proyeksi pendapatan perusahaan bisa mencapai Rp59,43 triliun meningkat dari proyeksi pendapatan 2008 Rp18,92 triliun. Menneg BUMN Sofyan Djalil mengaku senang bahwa DPR telah memberikan izin IPO terhadap tiga BUMN tersebut. "Prinsipnya izin resmi dari DPR sudah dikantongi, tinggal bagaimana implementasinya (IPO)," katanya. Meski begitu Sofyan mengutarakan, IPO akan disesuaikan dengan kondisi pasar dengan harapan memperoleh hasil yang optimum baik bagi pemerintah dan juga BUMN yang bersangkutan. "Selanjutnya kita (Kementerian BUMN) akan bicara soal kondisi pasar karena telah menunjuk lembaga penunjang. Tinggal menentukannya saja," kata Sofyan. Terkait kondis pasar yang kurang mendukung yang tercermin dari terpuruknya bursa saham di dalam negeri, Sofyan menyatakan, "hari-hari ini pasti belum bagus masuk pasar, tunggu "timing" yang tepat. Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah (Kementerian BUMN dan Departemen Keuangan--red) selanjutnya akan mengawal privatisasi tersebut sehingga kelak mendorong pemenuhan setoran BUMN ke pemerintah dalam bentuk dividen, dan pajak. "Dalam IPO tersebut, pemerintah juga akan berupaya berbagai skenario yang disesuaikan dengan situasi pasar termasuk segera menyelesaikan administrasinya," kata Sri Mulyani.(*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2008