Kadin AS imbau pemerintah reformasi struktural untuk tarik investasi

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Amerika Serikat atau US Chamber of Commerce mengimbau kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi struktural agar mampu mencapai potensi ekonomi yang baik melalui adanya investasi yang meningkat.

Senior Vice President US Chamber of Commerce untuk Asia Charles Freeman mengatakan komunitas bisnis di Amerika ingin mengetahui rencana pemerintahan Presiden Joko Widodo jilid II dalam melakukan reformasi ekonomi melalui berbagai kebijakan yang memudahkan investor asing.

“Kami berharap dapat bekerja sama dengan mitra kami untuk meningkatkan hubungan perdagangan bilateral kami,” katanya dalam acara The 7th US-Indonesia Investment Summit 2019, di Mandarin Oriental, Jakarta, Kamis.

Menurutnya, pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo pemerintah memang telah berfokus untuk melakukan deregulasi namun belum berdampak besar sebab setelah diterbitkannya izin kepada investor ternyata masih ada masalah operasional.

Permasalahan tersebut antara lain adalah kurangnya pekerja terampil, ketidakpastian kontrak dan peraturan, hingga terkait korupsi di pemerintahan.

Charles menuturkan bahwa berbagai perusahaan di Amerika Serikat akan selalu siap untuk berinvestasi dan membantu Indonesia dalam mencapai pembangunan.

“Perusahaan-perusahaan Amerika ada di sini dan siap berinvestasi untuk membantu Indonesia mencapai tujuan pembangunannya yang ambisius,” ujarnya.

Oleh sebab itu, pihaknya beserta American Chamber of Commerce in Indonesia (AmCham Indonesia) mengusulkan empat langkah reformasi struktural bagi Indonesia dalam rangka meningkatkan investasi.

Pertama yaitu pemerintah perlu melaksanakan konsultasi publik sebelum penerbitan peraturan sebab sistem konsultasi publik yang sistematis dan efektif akan meningkatkan kepatuhan.

Kedua adalah pemerintah perlu membentuk sebuah badan khusus yang bertugas untuk menganalisa dampak dari produk hukum sehingga mampu meningkatkan kualitas dari produk hukum tersebut dan memitigasi masalah serta konsekuensinya, termasuk pemetaan regulasi yang berpotensi tumpang tindih.

Ketiga yakni pemerintah perlu memperbaiki koordinasi antarkementerian dan lembaga karena komunikasi yang kurang baik dapat mengurangi manfaat dari produk hukum atau regulasi yang telah dikeluarkan.

Keempat yaitu pemerintah perlu fokus pada tujuan jangka panjang dibandingkan keuntungan jangka pendek sebab AmCham Indonesia menilai pemerintah Indonesia lebih reaktif dan belum memiliki pertimbangan jangka panjang.

“Dengan fokus pemerintah pada 2045 kami berharap perencanaan jangka panjang akan memandu pembuatan kebijakan untuk maju,” kata Direktur Pelaksana AmCham Indonesia Lin Neumann.